PGI: Warga Gereja Menghargai Kepemimpinan Jokowi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) mengapresiasi kebijakan dan langkah-langkah yang ditempuh Presiden Jokowi dalam membawa masyarakat dan bangsa Indonesia keluar dari beragam masalah yang membelit bangsa belakangan ini. Warga gereja menyampaikan penghargaan dan doa atas kepemimpinan Presiden.

Hal itu disampaikan dalam pertemuan antara pengurus PGI dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka hari ini (31/07). Pengurus PGI yang turut dalam rombongan adalah Pdt. Dr. Henriette TH. Lebang (Ketum), Pdt Gomar Gultom (Sekum), Pdt. Dr. Bambang Wijaya (Ketua), Pdt. Dr. Albertus Patty (Ketua), A. Teras Narang (Ketua), Pdt. Krise Anki-Gosal (Wasekum), Pdt. Sri Yuliana (Sekretaris Eksekutif), Pdt. Henrek Lokra (Sekretaris Eksekutif), Jeirry Sumampow (Kepala Humas).

Dalam kesempatan tersebut, PGI menyampaikan dukungan atas penerbitan Perppu 2/2017 tentang Ormas, dalam semangat untuk mengawal tegaknya konstitusi dari rongrongan kelompok-kelompok anti Pancasila. 

"Namun PGI juga mengingatkan bahwa Perppu ini sangat rawan untuk membungkan kelompok-kelompok yang dinilai kritis terhadap pemerintah. PGI mengharapkan Perppu ini tidak digunakan untuk kepentingan kekuasaan, khusus dalam rangka membungkam suara-suara kritis yg muncul dari masyarakat. Olehnya, PGI berharap ada kriteria yang terukur dan dapat dipertanggung-jawabkan secara juridis," tulis Pdt Gomar Gultom dalam akun Facebooknya, menggambarkan pertemuan tersebut.

Pujian lain yang disampaikan PGI kepada Jokowi adalah menyangkut dibentuknya dibentuknya Unit Kerja Presiden (UKP Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). PGI menilai ini merupakan wujud komitmen Presiden terhadap ditegakkannya nilai dan Ideologi Pancasila bagi kehidupan kemasyarakatan. 

PGI mensinyalir, sedikitnya 120 juta penduduk Indonesia kini "tuna Pancasila", sebagai akibat dari reformasi yang kebablasan meminggirkan ideologi Pancasila dari kehidupan berbangsa. Olehnya, PGI menyatakan komitmennya mendukung lembaga ini.

Di bagian lain, PGI juga mengingatkan Presiden Jokowi agar juga memberi perhatian terhadap pembangunan mental dan karakter bangsa. Sebab ada kesan yang sangat kuat di masyarakat bahwa Pemerintahan Jokowi cenderung lebih fokus kepada pembangunan infrastruktur. 

"Pembangunan fisik memang penting tapi jangan sampai pembangunan mental dan karakter manusia Indonesia tak mendapatkan tekanan kuat."

Pada pertemuan ini, PGI juga menyampaikan minimnya informasi dan penjelasan tentang apa saja yang dilakukan pemerintah dan kebijakan-kebijakan tertentu kepada masyarakat. Sebagai akibatnya, banyak masyarakat belum paham dan bahkan tak mengetahuinya dengan baik.

Hal ini membuat masyarakat banyak salah paham dan cenderung mengikuti apa yang dikembangkan kelompok tertentu melalui media sosial, termasuk dalam hal ini soal pembangunan fisik, tenaga kerja asing dan utang luar negeri.

Atas beberapa catatan yang disampaikan oleh PGI itu, Presiden Jokowi yang didampingi oleh Mensesneg, Praktikno, memberikan respon dan penjelasan. Presiden mengatakan bahwa beberapa hal akan ditingkatkan. Bahkan dalam hal informasi yang masih kurang, Presiden menyampaikan bahwa dalam waktu dekat para menteri juga akan turun ke rakyat untuk menyampaikan secara langsung apa yang selama ini sudah dilakukan dan kebijakan-kebijakan apa saja yang sudah diambil pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. 

Menurut Gomar, presiden menyatakan betapa perlunya digenjot pembangunan infrastruktur untuk menstimulasi geliat ekonomi dan meningkatkan daya saing Indonesia dibandingkan dengan negara tetangga. "Sekarang ini kita berada di bawah Singapura, Malaysia, bahkan Vietnam. Untuk ini, oleh karena keterbatasan APBN, kita mengundang investor, selain BUMN sendiri.Tapi tak perlu dikuatirkan, karena dengan BOT, tigapuluh tahun kemudian semuanya akan kembali kita kuasai", demikian penjelasan presiden, sebagaimana dikutip oleh Gomar.

Terkait utang luar negeri, Jokowi menyatakan bahwa yang ada sekarang adalah akumulasi dari pemerintahan sebelumnya. Selanjutnya Presiden menjelaskan, "Saya mewarisi utang yang sudah mencapai Rp 2700 triliun, dan dengan bunga Rp 250 triliun per tahun. Itu baru bunga, belum pokoknya. Sementara dari APBN kita yang 2080 triliun, kita hanya dapat menggunakan Rp 400 triliun untuk pembangunan."

Editor : Eben E. Siadari