PGI Ingin Pemerintah Hadir bagi Seluruh Masyarakat Indonesia

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pemerintah harus memberi perlindungan penuh kepada seluruh golongan etnis dan agama di Indonesia, tidak hanya melindungi kelompok-kelompok dominan. 

“Karena kebebasan beragama adalah hak seluruh warga negara dan pemerintah wajib melindungi hak tersebut tanpa membeda-bedakan latar belakang agama dan keyakinan,” kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Jeirry Sumampow, dalam keterangan pers yang diterima satuharapan.com, di Jakarta, hari Senin (1/2).  

Jeirry mengingatkan terkait kecenderungan meningkatnya radikalisme dan terorisme di Indonesia dan di dunia, PGI menyerukan kepada gereja-gereja untuk meninggalkan cara memahami teks-teks kitab suci, termasuk narasi-narasi kekerasan, secara harafiah dan mulai mengembangkan pemahaman Alkitab secara kontekstual.

“Pada saat yang sama, umat perlu didorong untuk belajar mengenal ajaran agama yang lain dan menghormati tradisi agama yang berbeda, serta menghindari cara-cara kekerasan dalam menyikapi perbedaan,” kata dia.

Pemerintah  dan masyarakat Indonesia, kata dia, perlu bersama-sama menghormati dan memperkuat komitmen pluralisme dan kebangsaan bagi kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia yang demokratis dan berkeadilan.

Dia mengatakan PGI menghendaki pemerintah menciptakan rasa aman agar tidak ada aksi terorisme dan kekerasan bermotif apa pun, karena bila terjadi negara mesti tanggap dengan cepat.

“PGI mendorong penyelesaian konflik dan kekerasan dengan cara-cara yang tidak arogan dan represif. Pemerintah wajib menghormati hak asasi manusia, menegakkan keadilan dan  kesejahteraan masyarakat Indonesia, serta memberikan perlindungan terhadap semua warga negara Indonesia, termasuk kelompok Gafatar, Ahmadiyah, dan Syiah,” kata dia.

Dia mengemukakan saat ini PGI juga menginginkan pemerintah untuk secara sungguh-sungguh mengupayakan keadilan sosial dan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi rakyat guna menanggulangi ketimpangan yang makin lebar antara yang kaya dan yang miskin dalam masyarakat, karena salah satu akar aksi radikalisme adalah motif ekonomi.

“PGI mendukung penegakan hukum, upaya memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mendorong adanya kerja sama guna mengatasi dampak buruk krisis finansial global,” kata dia.

Dalam kaitan dengan krisis finansial global, pemerintah wajib mengupayakan kesejahteraan rakyat, termasuk melalui pembangunan infrastruktur yang adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia. (PR).

Editor : Sotyati