PGI: Kementerian Maritim Jokowi Harus Pelihara Biota Laut

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Kementerian Kemaritiman yang diprakarsai pada pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang hari ini dilantik memfokuskan kepada biota dan organisme di dasar laut.

Pernyataan ini ditegaskan Pdt Favor A. Bancin, Sekretaris Eksekutif Bidang Marturia PGI kepada satuharapan.com, Senin (20/10) di Gedung PGI, Jalan Diponegoro Jakarta Pusat.   

“Pemerintahan Jokowi-JK (Joko Widodo dan Jusuf Kalla) melalui Kementerian Maritim saat ini harus berani memfokuskan pemeliharaan biota laut bukan berapa banyak ikan yang dicuri kapal nelayan asing, dalam hal ini terumbu karang,” kata Favor.

Favor menjelaskan  bahwa ibarat di darat, maka terumbu karang merupakan “hutan” yang berada di dasar laut dan apabila hal tersebut terjaga dengan baik, maka karbon yang ada di udara bisa diserap hingga dasar laut.

“Kalau kadar oksigen di laut cukup baik, dan ikan melimpah maka itu akan dapat dikonsumsi manusia, itu makanya laut Indonesia yang sedemikian luas harus senantiasa dijaga,” Favor menambahkan.

Kementerian Maritim juga perlu mensosialisasikan kepada para nelayan jenis-jenis ikan yang dapat diambil, karena menurut dia ada ikan-ikan yang masih kecil ukurannya belum saatnya diambil, dan mengancam rantai ekologis di laut.

Favor dalam perbincangan tersebut menjelaskan bahwa berbagai kementerian dari masa ke masa pemerintahan presiden di Indonesia saat ini yang mengurusi potensi laut banyak memiliki kebijakan dan undang-undang yang tumpang tindih tentang potensi lingkungan, yang mencakup darat dan laut.  Perhatian terhadap potensi laut tidak hanya dari pemerintah, tetapi gereja.

“Saat ini tidak dapat dipungkiri gereja harus berperan penting dalam sosialisasi pemeliharaan ekologi laut, kita harus tahu juga bahwa ada beberapa gereja yang terletak di wilayah pesisir laut. Untuk mengingatkan tentang kesadaran menjaga ekosistem laut tidak bisa dilakukan dari pusat (PGI), tetapi harus gereja-gereja yang dekat,” Favor menambahkan.

Dalam sebuah acara diskusi dengan partai politik pengusung pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla beberapa waktu lalu di hotel berbintang di Jakarta, Joko Widodo menegaskan akan membentuk kementerian kemaritiman.

Joko Widodo mengemukakan hal tersebut dalam acara bertajuk Roadmap Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia, Jokowi menjelaskan Kementerian Maritim adalah fokus menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dimana pemerintah harus fokus menjaga potensi sumber daya laut terutama perikanan dari jarahan nelayan asing.

Tidak hanya itu sistem pendistribusian logistik melalui jalur laut atau yang populer disebut tol laut, sehingga harga barang dari satu pulau dan pulau lainnya di Indonesia akan mengalami keseimbangan dan menghemat banyak pengeluaran para pengusaha untuk biaya distribusi.   

Favor mengingatkan bahwa Melalui SR XVI PGI ini isu dialog krisis ekologis diselenggarakan untuk mengawal pemerintahan yang ada saat ini, karena gereja sebagai mitra kritis pemerintah harus mengawal dan memberi kontribusi positif untuk lingkungan.

“Nantinya kita akan mencermati pemerintah saat melaksanakan Undang Undang No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, tidak hanya itu juga nantinya PGI akan mengawasi kebijakan lingkungan terhadap sektor pertambangan,” Favor mengakhiri pembicaraan.

Editor : Bayu Probo