PGI Nilai Dua Tahun Jokowi Terkait Pelanggaran HAM Memprihatinkan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Gomar Gultom menilai penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sangat memprihatinkan selama dua tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla.

“Terus terang sangat memprihatinkan, ternyata Pemerintahan Jokowi-JK sekarang belum menyentuh dengan hakiki dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM, padahal waktu kampanye kasus pelanggaran HAM itu tercantum dalam Nawacita dan menjadi prioritas,” kata Gomar di Grha Oikumene PGI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, hari Jumat (28/10).

Tentu saja, kata Gomar, sudah banyak hal yang dikerjakan dalam dua tahun itu. Namun, sejauh ini pihaknya melihat masih banyak persoalan yang belum tersentuh. Ia mencontohkan pemerintah belum berhasil menjamin kebebasan beragama dan keberagaman di Indonesia.

“Dalam kampanyenya waktu itu, kebebasan beragama dan keberagaman di Indonesia mendapatkan perhatian yang serius. Namun, kita melihat berbagai persoalan pelanggaran HAM masa lalu yang berat sampai sekarang tetap tinggal wacana. Juga dalam kebebasan beragama kita melihat hambatan-hambatan masih banyak di berbagai tempat ibadah, seperti GKI Yasmin salah satu contoh dari sekian banyak gereja yang masih sulit untuk mendirikan tempat beribadah,” kata dia.

Gomar menambahkan pihaknya masih menunggu tindakan yang konkret dari presiden. Walaupun persoalan tersebut tidak mudah, seberat apa pun Jokowi harus hadapi, sebab sudah menjadi janji dalam kampanyenya dan hal itu masuk dalam prioritas Nawacita.

Oleh karena itu, kata Gomar, apa pun yang menjadi penghalang untuk persoalan ini, entah kelompok-kelompok radikal entah birokrasi yang ada di sekitarnya yang masih berkuasa dari periode-periode sebelumnya, Presiden Jokowi harus bertindak.

“Presiden harus bertidak. Yang paling bahaya adalah ketika harapan masyarakat begitu besar kepada Jokowi, kalau ini tidak bisa disentuh oleh Jokowi, harapan ini justru bisa menjadi bumerang bagi pemerintahan. Karena itu saya, sebagai Sekretaris Umum PGI, mengimbau kepada Presiden untuk sesegera mungkin memberi perhatian kepada masalah pelanggaran HAM, dan berilah perhatian terhadap kebebesan beragama karena ini amanat konstitusi yang harus dijalankan oleh presiden,” kata dia.

Apresiasi Pemerintahan Jokowi

Pada sisi lain, Gomar menilai kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam pembangunan infrastruktur sangat baik.

“Harus apresiasi dulu Pemerintahan Jokowi-JK dua tahun ini, paling tidak kita melihat harapan-harapan masa depan lebih baik. Saya optimistis dan melihat terus terang keteladanan Jokowi dalam kerja keras. Saya pernah mengikuti perjalanan Presiden dua hari ke Papua. Itu luar bisa kerja keras, hampir tidak mengenal istirahat,” kata dia.

Menurut Gomar, gaya kepemimpinan Presiden Jokowi bisa menjadi contoh, bagaimana sosok pemimpin yang tegas, berani, dan konsisten. Jokowi sederhana, dan tidak dibuat-buat.

“Keteladanan dan kesederhanaan Jokowi yang luar bisa. Saya rasa tidak dibuat-buat. Orang yang dibuat-buat, sangat kelihatan. Tidak kalah pentingnya keteladanan-keteladanan dalam kerendahan hati, terlihat dari gestur tubuhnya bagaimana dia menghormati orang lain. Saya berkali-kali berkunjung ke Istana, bertemu dia. Luar biasa hormatnya kepada semua orang, menyapa orang, bagaimana dalam menyalami orang. Itu menjadi kebanggaan masyarakat, seorang presiden begitu hormat kepada rakyat. Saya mencatat ada tiga poin keteladanan dan kepribadian presiden. Pertama kerja keras, kedua kerendahan hati, ketiga kesederhanaan,” kata dia.

Gomar juga mengapresiasi pembangunan infrastruktur yang selama ini terbengkalai. Dalam beberapa puluh tahun Indonesia merdeka, boleh dikatakan pembangunan infrastruktur sangat tertinggal jauh.

“Waktu itu ternyata ada anggara cukup kalau bagian-bagian lain disederhanakan, karena pembangunan infrastuktur ini akan mensimulasikan pergerakan ekonomi dan menampung tenaga kerja yang ada,” kata dia.

Editor : Sotyati