PGRI Harap Pemerintah Susun Cetak Biru Pendidikan Nasional

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Prof Unifah Rosyidi berharap pemerintah segera menyusun cetak biru pendidikan nasional.

"Cetak biru yang dilandasi penekanan bahwa pendidikan sebagai upaya mempersiapkan peserta didik sebagai warga global," kata Unifah di Jakarta, Sabtu (2/5), bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional.

Ia mengatakan, cetak biru pendidikan nasional juga mesti mencakup pendidikan mengenai kultur dan keberagaman yang ditujukan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang baik dan produktif.

Unifah juga mengemukakan pentingnya memfasilitasi para guru untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan agar kegiatan pendidikan bisa terus berjalan baik.

"Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini memberikan pelajaran berharga bagi dunia pendidikan Indonesia, bahwa peran guru tetap tidak tergantikan dengan teknologi. Namun guru yang tidak mau akrab dengan teknologi, akan mudah tergantikan," katanya.

Menurut dia, dunia pendidikan akan memasuki keadaan New Normal, di mana kebiasaan lama dalam menyelenggarakan pendidikan tidak bisa lagi menjadi patokan. Pelaksanaan pembelajaran dan pelatihan bagi para pendidik harus diubah dari penekanan pada konten ke proses.

Pemerintah, ia melanjutkan, selanjutnya mesti fokus membenahi sarana dan prasarana pendukung kegiatan pendidikan jarak jauh agar masyarakat di berbagai wilayah Indonesia bisa mengakses layanan pembelajaran via daring.

"Pengalaman yang kita peroleh dalam situasi pandemi ini, bahwa pendidikan jarak jauh berbasis online masih perlu dilakukan pembenahan secara serius. Untuk itu, PGRI mengharapkan kepada pemerintah agar lebih fokus menginvestasikan pada sarana dan prasarana agar akses terhadap listrik dan internet makin meluas dan bisa dijangkau masyarakat hingga ke pelosok," kata Unifah.​​​​​​​

Ia menjelaskan pula bahwa PGRI akan fokus pada upaya peningkatan kualitas, kesejahteraan, dan pelindungan terhadap para pendidik dalam menjalankan tugas di dunia pendidikan.

"PGRI berharap agar pemerintah terus memperhatikan tata kelola guru, terutama dalam hal kekurangan guru yang terjadi hampir di semua daerah, dan segera menyelesaikan pengangkatan guru honorer K2 yang telah lulus PPPK tahun 2019 mengingat usia dan pengabdian mereka yang begitu panjang bagi dunia pendidikan di Tanah Air," katanya.

Guna mendukung upaya peningkatan kapasitas guru, PGRI bekerja sama dengan Mahir Academy Rumah Perubahan mengadakan webinar dan lokakarya via daring berseri dari 2 sampai 20 Mei 2020 bagi 13.000 peserta dari 34 provinsi di Indonesia.

Webinar dan lokakarya mengenai penciptaan pola belajar yang efektif dari rumah tersebut merupakan bagian dari upaya mengenalkan cara baru dalam pelatihan pendidikan. (Ant)