Pidato Jokowi Fokus Entaskan Kemiskinan, Pengangguran dan Ketimpangan

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberi salam kemerdekaan usai memberikan pidato kenegaraan di hadapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam sidang tahunan yang digelar di gedung Nusantara DPR Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (16/8). Presiden Joko Widodo menyampaikan tiga hal yang fokus untuk dilakukan oleh pemerintah di antaranya mengentaskan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial. (Foto-foto: Dedy Istanto).

Anggota DPR dan DPD yang hadir dalam sidang tahunan bersama untuk mendengarkan pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo tentang perkembangan yang dilakukan oleh pemerintah.

Wakil Presiden Jusuf Kalla yang hadir dalam sidang tahunan untuk mendengarkan pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di hadapan anggota DPR dan DPD.

Salah satu materi pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam rangka mengentaskan kemiskinan di tanah air dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang saat ini sudah mencapai 170 jiwa.

Para menteri kabinet bersatu Indonesia yang hadir dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di hadapan anggota DPR dan DPD.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terlihat duduk di depan usai menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang bersama di hadapan anggota DPR dan DPD yang digelar hari ini.

Para tamu undangan dari negara tetangga yang hadir dalam acara pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di gedung DPR Jakarta.

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Pemerintah menegaskan fokus kepada kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan kesenjangan sosial dalam rangka mempercepat pembangunan nasional di Tanah Air.

"Pada tahun percepatan pembangunan ini, pemerintah fokus pada tiga langkah terobosan untuk pengentasan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan kesenjangan sosial," kata Presiden Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan di depan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2016 di gedung DPR Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, hari Selasa (16/8).

Presiden Jokowi memaparkan, ketiga langkah itu adalah pertama mempercepat pembangunan infrastruktur, kedua menyiapkan kapasitas produktif dan Sumber Daya Manusia, serta langkah ketiga merupakan deregulasi dan debirokratisasi.

Menurut dia, melalui percepatan pembangunan infrastruktur akan membangun sarana infrastruktur secara lebih merata guna memperkuat konektivitas antarwilayah serta memperkecil ketimpangan dan kesenjangan sosial.

Presiden memaparkan, akselerasi pembangunan infrastruktur logistik meliputi jalan, pelabuhan, bandara dan rel kereta api. Sedangkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis mencakup pembangkit listrik, telekomunikasi, irigasi, dan perumahan rakyat.

Sebagaimana diwartakan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional akan mengevaluasi berbagai program yang ditujukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan di masyarakat.

"Jadi sekarang kan sudah banyak anggaran yang katanya diarahkan untuk mengatasi kemiskinan. Kami ingin tahu seberapa efektifnya program atau anggaran tersebut membantu mengurangi kemiskinan di Indonesia sekaligus mengurangi ketimpangan," kata Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro usai sertijab di Kantor Pusat Bappenas, Jakarta, Kamis (28/7).

Menurut Bambang, pemerintah harus melakukan intervensi secara agresif untuk mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan. Oleh karena itu, peran program serta anggarannya sangat menentukan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelaksanaan instrumen kebijakan fiskal di masa mendatang harus bermanfaat untuk mengentaskan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

"Presiden sudah menyampaikan tugas dari instrumen ini untuk memerangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan, menciptakan kesempatan kerja dan mengemban kepercayaan publik secara umum maupun pelaku usaha, agar menjadi motor penggerak ekonomi yang efisien," kata Sri Mulyani Indrawati saat memberikan sambutan dalam acara serah terima jabatan menteri keuangan di Jakarta, Rabu (27/7).

Sri menambahkan dalam menjalankan kebijakan fiskal tersebut, mendapatkan kepercayaan publik sangat dibutuhkan, karena keterbatasan anggaran dalam APBN. Untuk itu, koordinasi dengan pemangku kepentingan sangat penting. (Ant)