Pidato Marzuki Alie Soal Kenaikan Harga BBM diprotes PKS Dan Hanura

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM-Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS) dan Partai Hatinurani Rakyat (Hanura) protes atas materi pidato Ketua DPR-RI Marzuki Alie yang menyatakan rasa setujunya terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Protes dua fraksi itu diungkapkan melalui interupsi anggotanya setelah Ketua DPR membacakan teks pidato pada rapat paripurna pembukaan masa persidangan IV, Senin (13/5) pagi.

Menurut Fraksi PKS, tidak sepantasnya Ketua DPR menyatakan rasa setujunya terhadap rencana kenaikan harga BBM. Pidato yang disampaikan itu bukan sepantasnya disampaikan oleh Marzuki Ali yang juga anggota DPR. Bila pemerintah yang menyampaikannya adalah wajar.

Fraksi ini meminta agar materi pidato Ketua DPR terkait dengan kenaikan harga BBM, sebagaimana tersurat dalam halaman 13 buku pidato itu, dikoreksi. Rencana pemerintah untuk menaikan harga BBM, menurut Fraksi PKS, tetap harus dikritisi.

Hal senada juga disampaikan Fraksi Partai Hanura. Fraksi ini tidak hanya meminta materi itu dikoreksi, tapi Ketua DPR-RI Marzuki Ali mencabut pernyataan yang telah diucapkan di muka sidang paripurna tersebut.

Atas interupsi tersebut, Ketua DPR-RI Marzuki Alie menyatakan bahwa sebelum dia membacakan pidato itu, dia telah meminta staf di sekretariat untuk mengkonfirmasi ke setiap fraksi apakah ada koreksi sebelum dirinya membacakan pidato itu. “Sampai dengan pidato ini hendak dibacakan, tidak ada keberatan dari setiap fraksi akan materi pidato. Jadi saya anggap semua fraksi setuju dengan materi pidato yang saya bacakan pagi ini,” tuturnya.

Kendati dia sudah menerangkan hal tersebut, hujan interupsi makin luar biasa. Karena begiru banyak anggota yang menginterupsi, Marzuki Alie segera menghentikannya dengan menyatakan, sidang paripurna ini bukan untuk membahas pidato Ketua DPR-RI.

Dalam pidatonya Senin pagi, Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan, bahwa pimpinan DPR-RI sependapat dengan pemerintah yang berencana menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) demi menyelematkan APBN dan kepentingan alokasi anggaran yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat.

Dalam pidatonya Marzuki mengemukakan, polemik kenaikan harga BBM bersubsidi menjadi salah satu isu yang terus mengemuka, khususnya menyangkut isu tenggat waktu, berlakunya, target sasaran, besaran kenaikan dan skema kompensasi bagi rakyat.

“Dewan sependapat bahwa penyesuaian harga BBM bersubsidi menjadi pilihan pahit yang harus diambil, dalam rangka menyelamatkan APBN dan kepentingan alokasi anggaran yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat,” ujarnya.