Komisi VI DPR RI Panggil Dirut PT KAI
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Komisi VI DPR RI akan memanggil Direktur Utama (Dirut) PT. Kereta Api Indonesia (KAI) terkait permasalahan protes penggusuran lahan berdagang di area stasiun. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR-RI Ario Bimo, ketika menerima perwakilan eks pedagang di stasiun kereta di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) , di ruang Komisi VI DPR-RI, Senin (13/5) siang.
Komisi VI menjadwalkan pertemuan dengan Dirut PT. KAI Ignasius Jonan pada Selasa (14/5) pukul 15.00 WIB. Selain itu perwakilan para pedagang di stasiun juga diikutsertakan dalam pertemuan antara Komisi VI dengan Dirut PT. KAI.
Pada Selasa siang Komisi VI menerima perwakilan pedagang stasiun. Pada pagi hari, mereka bersama ratusan eks pedagang di stasiun kereta se-Jabodetabek berunjuk rasa di DPR. Menurut juru bicara Tri Setyo Budiman, yang juga Ketua Umum Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso, sudah delapan stasiun yang para pedagangnya digusur oleh PT. KAI. Hingga akhir bulan ini ada lima stasiun yang para pedagangnya akan digusur yaitu stasiun Tebet pada 15 Mei, stasiun Cawang pada 16 Mei, stasiun Pasar Minggu Baru pada 17 Mei, stasiun Kalibata pada 23 Mei dan yang terakhir adalah stasiun Kranji pada 26 Mei.
Dalam waktu dekat ini stasiun yang pedagangnya akan digusur adalah stasiun Tebet. Dalam pertemuan ini komisi VI juga menerima pernyataan dari pedagang di stasiun Tebet. “Kiranya pihak Komisi VI bisa membantu kami untuk menyampaikan kepada pihak KAI agar bisa menghentikan penggusuran, karena apabila ini tetap terjadi kami tidak ingin ada kekerasan lagi yang terjadi untuk yang kedua kali bahkan ketiga kali seperti di stasiun Kalideres,” ujar salah satu pedagang di stasiun Tebet.
Ario mengatakan, para pedagang agar menunjuk perwakilan dari delapan stasiun yang sudah terkena penggusuran untuk bersama-sama berdiskusi mengemukakan semua tuntutan, keinginan-keinginan para pedagang ini untuk tetap bisa berjualan untuk mendapatkan penghasilan walaupun ada penataan tempat. “Teman-teman harus mendapatkan prioritas, di mana PT KAI menata tempat dan nanti akan disewakan kepada teman-teman pedagang,“ ujar Ario
Menurut salah seorang anggota Komisi VI, adanya revitalisasi dari PT KAI untuk seluruh stasiun di Indonesia tidak hanya untuk di Jakarta saja. “Jadi lebih bagus, jika kita memanggil pihak PT. KAI, ada juga perwakilan dari daerah dengan satu tuntutan agar nantinya pihak KAI bisa mengeluarkan kebijakan yang sama, tidak hanya berlaku di Jakarta saja tapi di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Komisi VI juga menjadwalkan peninjauan lokasi ke stasiun-stasiun yang sudah terkena penggusuran dan juga yang akan terkena penggusuran. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui lebih lanjut tentang situasi yang sebenarnya terjadi dan mengetahui data-data pedagang yang berada di stasiun tersebut.
Editor : Windrarto
Korban Pelecehan Desak Vatikan Globalkan Kebijakan Tanpa Tol...
ROMA, SATUHARAPAN.COM-Korban pelecehan seksual oleh pastor Katolik mendesak Vatikan pada hari Senin ...