Pidato Suu Kyi di PBB Bela Upaya Myanmar Atasi Rohingya

NEW YORK, SATUHARAPAN.COM – Menteri Luar Negeri Myanmar, Aung San Suu Kyi, membela upaya pemerintahannya untuk menyelesaikan krisis atas perlakuan terhadap kaum minoritas Muslim Rohingya di Myanmar.

Hal itu disampaikan Suu Kyi dalam pidato pertamanya di mimbar Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), di Manhattan, New York, Amerika Serikat, hari Rabu (21/9).

Selama masa kampanye di Myanmar beberapa waktu lalu, mantan tahanan politik itu dikritik karena kurang mengatasi penderitaan para Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine Myanmar yang terus didiskriminasi.

Suu Kyi mengaku tidak takut dengan kritikan masyarakat internasional. Ia justru meminta pengertian dan kontribusi yang konstruktif dari masyarakat internasional.

"Kami berkomitmen untuk mencapai solusi berkesinambungan yang akan mengarah kepada perdamaian, stabilitas, dan pembangunan bagi semua komunitas di Myanmar. Pemerintah kami melakukan pendekatan holistik yang membuat pembangunan terpusat untuk program jangka pendek dan jangka panjang yang bertujuan menumbuhkan pemahaman dan kepercayaan," kata Suu Kyi seperti dikutip dari Reuters, hari Rabu (22/9).

Peraih Penghargaan Nobel itu mengatakan pemerintah Myanmar telah membentuk komisi penasehat untuk negara bagian Rakhine yang dikepalai oleh mantan Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan, dengan mandat yang meliputi hak-hak dasar dan masalah keamanan.

Suu Kyi mengaku, pembentukan komisi mendapat pertentangan dari beberapa kalangan, namun pemerintah Myanmar tetap melakukan segala upaya untuk mencapai perdamaian di Rakhine.

"Dengan berdiri teguh melawan kekuatan prasangka dan intoleran, kami menegaskan kembali keyakinan kami terhadap hak asasi manusia, dalam martabat dan nilai pribadi manusia," kata Suu Kyi.

Menciptakan Lapangan Kerja

Dalam pertemuan dengan masyarakat Asia di New York, Suu Kyi mengatakan Myanmar masih di tahap awal menuju demokrasi, mengingat 25 persen kursi parlemen masih dikuasai oleh anggota militer di mana perdamaian perlu ditegaskan dengan semua kelompok bersenjata.

Lebih lanjut, Suu Kyi mengatakan, prioritas utama pemerintah saat ini adalah menciptakan lapangan pekerjaan dan memastikan investasi juga masuk ke daerah-daerah etnis minoritas yang kurang berkembang.

Suu Kyi menambahkan, pemerintah Myanmar sedang berusaha untuk membawa kemajuan serta perdamaian ke negara bagian Rakhine.

"Rakhine itu miskin, kaum Muslim, mereka miskin, dan kami ingin semua orang di sana selamat dan aman. Apa yang kami coba lakukan adalah untuk menemukan cara untuk menghilangkan ketegangan komunal dan mengakhiri perselisihan komunal," katanya.

125.000 Orang Masih di Kamp

Reuters mencatat terjadi peningkatan kebebasan berpendapat di Myanmar sejak militer mulai mengendurkan kekuasaannya pada 2011 dan mengurangi sentimen anti-Muslim yang sudah lama dipertahankan Myanmar.

Sementara itu sekitar 125.000 orang Rohingya masih berada di kamp-kamp sementara setelah gelombang kekerasan mematikan pada tahun 2012 antara umat Buddha dan Muslim yang menewaskan lebih 100 orang.

Sejak lama warga Rohingya telah dianiaya dan dianggap oleh mayoritas Buddha sebagai imigran ilegal dari Bangladesh, meskipun sebenarnya mereka sudah tinggal di Myanmar selama beberapa generasi. Sebagian warga Rohingya dihilangkan kemampuannya untuk memberikan suara dalam pemilihan tahun lalu, yang akhirnya membawa Suu Kyi memperoleh jabatan sebagai pemimpin de facto.

Pekan lalu di Washington, Suu Kyi mendesak perusahaan-perusahaan AS untuk berinvestasi di Myanmar sebagai cara untuk memajukan transisi demokratis. Presiden AS Barack Obama juga berjanji untuk mencabut sanksi Myanmar.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja