Pilkada Jakarta Perlu Pakta Perjanjian Khusus

MAGELANG, SATUHARAPAN.COM –  Direktur Wahid Institute Yenny Wahid mengatakan para kandidat yang akan bertarung dalam Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) DKI Jakarta sebaiknya menandatangi pakta perjanjian khusus agar tidak melakukan kampanye hitam dan menyebarkan isu-isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

"Para kandidat menandatangani pakta perjanjian agar tidak menggunakan black campaign dengan menggunakan isu-isu yang bisa mengoyak-oyak persatuan masyarakat. Kami sudah mulai melihat di sosial media, berupa ungkapan-ungkapan kebencian, ungkapan penistaan berdasarkan isu-isu SARA sudah mulai terjadi,” kata Yenny di Studio Mendut, Kabupaten Magelang, seusai jumpa pers rencana pertunjukan "Centhini Gunung" oleh Komunitas Lima Gunung bekerja sama dengan Wahid Institute, pada hari Jumat (30/9).

Dia mengatakan penandatanganan pakta perjanjian tersebut semestinya difasilitasi KPU DKI Jakarta.

Ia mengatakan jika tidak dilakukan pencegahan pasti akan memperdalam konflik di masyarakat.

Para pendukung, katanya, boleh saja tidak setuju dengan masing-masing kandidat dan boleh mengkritisi terutama rekam jejak dari para kandidat yang bersangkutan. "Boleh mengkritisi, justru malah bagus mengkritisi karena itu akan memberikan edukasi kepada masyarakat," kata dia.

Menurut dia yang perlu dikritisi adalah rekam jejak dari para calon, kinerja selama ini, kiprahnya di masyarakat, tetapi bukan asal-usul SARA.

Menurut dia, ketiga calon gubernur baik Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Anies Baswedan, dan Agus Harimurti Yudhoyono memiliki kemampuan sepadan, bahkan ketiganya juga memiliki peluang yang sama. (Ant)

Editor : Sotyati