Polri Imbau Jajarannya Ikut Amnesti Pajak

Kadiv Propam Polri Brigjen Pol Idham Aziz (kiri), pejabat lama Kapolda Riau Brigjen Pol Supriyanto (kedua kiri), pejabat baru Kapolda Riau Brigjen Pol Zulkarnain (kedua kanan), dan pejabat baru Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Tugas Dwi Apriyanto (kanan) mengikuti upacara serah terima jabatan Pati Mabes Polri di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Jumat (30/9). Polri melakukan pergantian sejumlah pejabat yaitu Brigjen Pol Idham Aziz sebagai Kadiv Propam Polri menempati jabatan yang ditinggalkan Irjen Pol M Iriawan, Kapolda Riau ditempati Brigjen Pol Zulkarnain menggantikan Brigjen Pol Supriyanto, Kapolda Maluku Utara dijabat Brigjen Pol Tugas Dwi Apriyanto menggantikan Brigjen Pol Zulkarnain, dan Kayanma Mabes Polri ditempati Kombes Budi Widjanarko menggantikan Kombes Supratman. (Foto: Antara)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Boy Rafli Amar mengatakan Program Amnesti Pajak merupakan bagian dari reformasi struktural dalam bidang perekonomian yang bermanfaat bagi peningkatan penerimaan negara.

"Polri prinsipnya sangat mendukung amnesti pajak karena ini merupakan kebijakan negara yang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan," kata Boy seusai mengikuti Program Amnesti Pajak di Kanwil DJP Jakarta Selatan I Jakarta, hari Jumat (30/9).

Menurut Boy, pemerintah harus memiliki kondisi anggaran yang kuat dan sehat agar pelaksanaan reformasi struktural bisa berlangsung optimal. Oleh karena itu Program Amnesti Pajak yang berlangsung hingga Maret 2017 akan bisa menambah kekuatan fiskal negara.

"Jika kekuatan fiskal negara bertambah kuat maka program pembangunan bisa berjalan baik dan negara menjadi makmur serta aman," ujarnya.

Boy mengatakan dirinya secara sukarela ikut melaporkan dan medeklarasikan harta dalam negeri, untuk penyempurnaan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, sebagai upaya ketaatan dan wujud kepedulian sebagai abdi negara dalam menyukseskan program pemerintah.

"Ini merupakan kesempatan untuk menyempurnakan SPT, karena tahun lalu ada transaksi yang belum saya laporkan, maka saya laporkan melalui amnesti pajak," ujarnya.

Untuk itu, agar program ini berjalan sukses dalam enam bulan tersisa, Boy menghimbau para perwira menengah Polri keatas untuk secara sukarela ikut serta dalam amnesti pajak dan terhindar dari besarnya denda pajak.

"Jika ada yang terlewatkan dalam SPT, itu nanti nilainya sangat tinggi, sementara ini cuma dua persen (tarif tebusan). Makanya kita ikut ini dan merupakan kesempatan untuk menyampaikan," kata Boy.

Ia menambahkan antusiasme para petinggi Polri mengikuti Program Amnesti Pajak dan melaksanakan deklarasi aset sangat besar, apalagi proses diskusi dan sosialisasi dengan institusi pajak telah berjalan dengan baik.

"Ini merupakan kesempatan emas karena bisa jadi ada hal-hal yang terlupakan, itu wajar saja. Dalam kesempatan ini, kita juga diingatkan karena Polri merupakan salah satu institusi yang diminta untuk menyukseskan amnesti," ujar Boy. (Ant)