Pilkada Serentak dan Konsekuensinya

SATUHARAPAN.COM – Dalam diskusi di Media Sosial (MEDSOS) dan diberbagai kesempatan acapkali dikatakan jika salah memilih pemimpin dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) maka kita menderita 5 tahun. 

Sebenarnya, ketika pemimpin salah mengambil kebijakan dampaknya tak terhingga (unlimited). Alih fungsi lahan misalnya, tidak mungkin lahan yang telah dieksploitasi dapat dikembalikan fungsinya kepada semula. Sawah-sawah subur yang beralih fungsi menjadi perumahan atau industrialisasi teramat sulit dikembalikan menjadi sawah lagi. Minimal fungsi lahan ketika dikembalikan pun telah tereduksi fungsinya. Demikian juga untuk pendidikan, program pendidikan yang benar akan menghasilkan masyarakat cerdas puluhan tahun bahkan berdampak untuk ratusan tahun yang akan datang.

Dalam tulisan ini ada dua dampak penting jika dalam Pemilukada serentak nanti rakyat salah memilih yaitu: Pertama, bidang Pendidikan. Pendidikan merupakan pondasi dasar untuk membangun sebuah peradaban bangsa. Jika program pendidikan selama 5 tahun kepemimpinan salah kaprah maka kebodohan masyarakat di daerah itu akan berkelanjutan. Sebaliknya, pondasi pendidikan yang benar akan menghasilkan masyarakat yang cerdas dimasa yang akan datang. Kita harus menyadari program pendidikan sekarang tidak langsung terasa lima tahun, tetapi menentukan puluhan bahkan ratusan tahun yang akan datang. Bahkan, menentukan masa depan bumi ini. Itulah pentingnya, kita konsentrasi di bidang pendidikan.

Di masa lampau, masyarakat Malaysia kuliah di Indonesia. Tetapi, kini masyarakat kita mencari ilmu pengetahuan di Malaysia. Itu buktinya ketika pemerintah benar mengelola pendidikan maka bangsa itu cepat maju dan terbangun peradaban yang semakin baik. Malaysia kini sangat mengagumkan dengan kehidupan teknologi yang pesat dan pembangunan yang selaras dengan alam. Masyarakat Malaysia kini menjadi masyarakat yang paham dan peduli fungsi ekosistem. Makna ekosistem ditanamkan betul dalam dunia pendidikan mereka. Akibatnya, kita melihat alamnya asri dan burung-burung merasa nyaman hidup berdampingan dengan manusia, termasuk di perkotaan.

Program pemerintah terhadap pendidikan seperti perbaikan infrastruktur sekolah, peningkatan mutu guru, pengadaan laboratorium, pengadaan teknologi untuk pembelajaran hasilnya dipetik tidaklah 5 tahun tetapi hari esok. Sebaliknya, jika Bupati/walikota/gubernur masih sibuk berdebat soal pungutan liar maka kreativitas dan inovasi di dunia pendidikan kita gagal total. Jika pemimpin masih kategori menekan kepala dinas pendidikan untuk mendapatkan setoran, maka akibatnya mengancam masa depan bangsa kita bukan sekedar penderitaan 5 tahun saja.

Sikap pemerintah daerah yang menyadari makna pendidikan yang benar akan menghapuskan segala pungutan dan konsentrasi untuk membangun infrastruktur dan melakukan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kualitas guru. Menyediakan sarana dan prasarana untuk siswa untuk berkreasi. Pemerintah bekerja keras untuk menghasilkan anak didik yang mampu menjawab persoalan masyarakat. Kepemimpinan yang kapabel dan berintegritas akan berdampak dahsyat dan menjadi sebuah keajaiban untuk kesejahteraan rakyat.

Kedua, bidang lingkungan. Sadar atau tidak, bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa media yang namanya lingkungan. Manusia merupakan salah satu komponen dari ekosistem. Jika salah satu komponen yang rusak dari ekosistem itu maka satu dengan yang lain akan rusak. Dengan kata lain satu komponen dengan komponen lain saling membutuhkan. Jika pemimpin salah mengelola lingkungan maka dampaknya tidaklah 5 tahun, tetapi ratusan tahun. Bahkan menentukan masa depan bumi yang kita cintai ini.

Pemimpin yang eksploitatif atas nama pertumbuhan ekonomi akan menyengsarakan rakyat tidak hanya 5 tahun. Sawah-sawah rakyat yang amat subur di pulau Jawa yang beralih fungsi menjadi perumahan dan industri tidak mungkin kembali. Di Bogor, lahan subur kini telah menjadi perumahan dan industri, lahan tandus dan batuan menjadi lahan pertanian. Padahal, manusia tidak dapat hidup tanpa jasa tanah yang menghasilkan bahan makanan pokok. Eksploitasi lahan tambang tanpa terkendali juga kontribusi pemerintah daerah. Kita melihat ketamakan pemerintah daerah untuk mengeksploitasi lingkungan. Mereka tidak peduli hari esok hanya karena uang. Eksploitasi tambang tidak mungkin dikembalikan.

Keberhasilan Tri Rismaharani menata kota Surabaya menjadi kota yang sejuk karena manajemen pertamanan yang baik dinikmati masyarakat Surabaya tidak hanya 5 tahun atau selama Tri Rismaharani memimpin Surabaya. Tetapi berdampak kepada kepemimpinan berikutnya. Dan, banyak orang terinspirasi dari Tri Rismaharani untuk menata kotanya masing-masing. Dampaknya meluas. 

Cara Jokowi ketika Walikota Solo menata pedagang kaki lima dan cara pendekatan yang humanis berdampak sepanjang masa. Anak-anak pedagang kaki lima akan terjamin masa depannya karena mata pencaharian orang tuanya jelas. Masa depan pedagang kaki lima di kota Solo yang dipindahkan Jokowi dengan cara humanis itu berbeda dengan masa depan pedagang kaki lima yang acapkali diusir pamong praja. Kehidupan pedagang kaki lima yang digusur pamong praja tidak jelas dan akan berdampak terhadap masa depan anak-anak mereka.

Pemerintah daerah yang tidak korup yang membangun infrastruktur dengan baik akan mengubah masa depan masyarakat. Pembangun selama lima tahun dampaknya tidaklah lima tahun tetapi dampaknya berkelanjutan. Kepemimpinan daerah berdampak kepada kesejahteraan masyarakat masa kini dan masa yang akan datang tanpa Batas. Pemimpin yang baik memberikan inpirasi, hubungan sosial, lingkungan yang lestari dan masa depan yang jelas. Kepemimpinan yang baik akan memberikan rasa keadilan bagi seluruh rakyat.

Memahami dua dampak kesalahan dalam memilih dalam Pilkada, maka tidak ada pilihan bagi rakyat agar memilih pemimpin dari integritas dan kapabilitas calon. Minimal calon yang mendekati pemimpin yang memiliki integritas dan kapabilitas. Jika tidak, pemimpin berikutnya menghabiskan waktu untuk memperbaiki kesalahan pemimpin sebelumnya jika pemimpin berikutnya terpilih yang berintegritas dan memiliki kapabilitas.

Penulis adalah praktisi lingkungan, alumnus pascasarjana IPB Bogor. Bekerja di Surya Research  and Education  (SURE Indonesia).