Tantangan dan Masa Depan Hubungan Islam-Kristen

SATUHARAPAN.COM – Saya akan mulai percakapan ini dengan sebuah pengalaman (yang sudah pernah saya ceriterakan di tempat lain). Ketika saya menjadi Ketua Umum PGI, pada tahun 2012 saya mengunjungi sebuah persidangan sinode di pedalaman Sulawesi Tengah, kira-kira sejauh 300 km dari Palu. Gerejanya tidak terlalu besar, tetapi tergabung dalam sebuah gereja yang cukup bersejarah dan berpengaruh di Indonesia.

Namun yang menarik perhatian saya adalah, bahwa penyelenggara konsumsi para peserta selama sidang-sidang berlangsung adalah ibu-ibu berjilbab. Artinya mereka adalah muslimat. Atas pertanyaan saya, dijawab bahwa itulah kebiasaan di tempat itu. Di dalam menyelenggarakan event yang besar (menurut ukuran desa itu) semuanya turun tangan, tanpa memandang perbedaan agama.

Bagi saya ini adalah bukti bahwa kerukunan otentik masih ada di negeri ini. Cerita dan pengalaman serupa barangkali bisa disampaikan oleh siapa saja yang mempunyai kontak, bahkan berkeluarga dengan mereka yang beragama Islam. Di pulau Jawa, kita melihat sekian banyak orang yang mempunyai hubungan darah namun berbeda agama.

Dalam sebuah FB baru-baru ini saya melihat dua orang bersaudara kembar, yang seorang menjadi biarawati Katolik, sedangkan saudarinya beragama Islam. Mereka rukun-rukun saja, tanpa konflik suatu apapun. Sekali lagi, inilah kerukunan otentik, yang tidak direkayasa, yang tidak dibuat-buat demi sebuah pertunjukan politik.

Saya yakin inilah pula sifat (penganut) agama-agama di Nusantara ini, baik Islam mau pun Kristen. Inikah yang di kalangan Islam disebut “Islam Nusantara”? Atau di kalangan Kristiani disebut kekristenan Indonesia? Saya yakin, inilah yang dimaksud. Saya tidak akan berkomentar banyak mengenai “Islam Nusantara” karena ada yang ahli dalam hal ini. Lagi pula di kalangan Islam sendiri masih berlangsung diskusi yang hangat mengenai ini.

Tetapi dari kaca mata kekristenan, diyakini bahwa iman Kristen tidak bisa hidup di awan-awan. Iman Kristen mesti tertanam di atas tanahnya Indonesia. Tentu saja hal-hal substansi di dalam iman Kristen tidak bisa diabaikan, tetapi yang substansial itu hanya bermanfaat apabila bertumbuh dan berkembang dalam suatu ruang konkret, dan ruang konkret itu bernama Indonesia.

Saya berpendapat, justru karena orang-orang beragama selalu merasa dirinya sebagai orang Indonesia, maka relasi-relasi itu bertumbuh begitu saja. Setiap hari raya keagamaan dirayakan bersama. Bahkan hari raya Lebaran sudah merupakan hari raya bersama di ngegri kita, konon di negeri asal Islam sendiri ini tidak dikenal. Demikian pula dengan hari-hari raya umat beragama lainnya. Saudara-saudari muslim tidak segan-segan menyampaikan ucapan Selamat Natal, kendati mereka tahu bahwa ada fatwa yang melarang hal itu dilakukan.

Pengerasan Identitas

Memang kenyataan yang kita alami dalam tahun-tahun terakhir ini kurang menggembirakan. Di kalangan Kristen sendiri dirasakan adanya “pembatasan” ruang gerak, khususnya di dalam membangun gedung-gedung ibadah dan pelaksanaan ibadah. Yang sudah menjadi “ikon” mengenai hal kebebasan beragama dan beribadah adalah “GKI Yasmin” di Bogor. Bagi saya ini adalah persoalan bangsa, bukan persoalan Kristen semata-mata. Tentu kita tidak menggeneralisasikan segala sesuatu yang terjadi ini untuk seluruh Indonesia. Namun peristiwa-peristiwa yang walaupun secara sporadis dilakukan ini, tentu menganggu juga relasi-relasi yang sudah ada selama ini. Di kalangan Islam pun dirasakan hal-hal yang sama, bahkan secara intern juga.

Peristiwa Tolikara misalnya, yang menyita begitu banyak pemberitaan baru-baru ini adalah contoh betapa kekerasan dengan mudahnya disulut. Tentu kita menyesalkan dan menolak setiap kekerasan fisik yang dilakukan di mana saja. Sampai sekarang penyelidikan masih berjalan, siapakah sesungguhnya aktor intelektual di belakang peristiwa Tolikara ini. Benarkah orang-orang Papua dari sononya suka merusak rumah ibadah? Ataukah ini sebuah “kecelakaan”? Pater Neles Tebay mengingatkan kita, bagi orang Papua, setiap rumah ibadah (gereja, mesjid, pura, dan yang lainnya) adalah sakral. Karena itu pantang bagi mereka untuk merusaknya. Bahkan mengambil selembar daun yang tumbuh di halaman rumah ibadah pun pantang. Hal ini dikaitkan dengan kepercayaan, bahwa siapa saja mengganggu rumah ibadah berarti melanggar ketentuan tabu, yang cepat atau lambat akan diganjari dengan hukuman berat dari “yang Ilahi”.

Selain itu, saya sendiri mau mengatakan, persoalan Papua itu begitu rumit, complicated, multi-wajah, terjalin satu sama lain, sehingga apapun yang terjadi di Tanah Papua haruslah dilihat secara komprehensip, arif dan bermartabat; tidak bisa secara sepotong-sepotong, apalagi dengan berbagai “ultimatum” seperti misalnya menurunkan pasukan ke sana, dan seterusnya.

Terlepas dari itu semua, gejala-gejala pengerasan identitas yang terjadi di negeri kita dalam 10-20 tahun terakhir ini mestilah disikapi dengan serius. Jangan-jangan ada yang salah dengan pembentukan karakter bangsa ini. Dalam sebuah survey yang dilakukan di kalangan sekolah-sekolah menengah di Jakarta (Kristen dan Islam) baru-baru ini, apakah pendidikan agama ikut menunjang bagi kehidupan yang rukun di Indonesia, hasilnya adalah negatif. Saya tidak ingat persis angkanya, tetapi cukup tinggi (mungkin sekitar 60 % misalnya menyatakan, tidak ingin bertetangga dengan yang beragama lain).

Kita juga dikejutkan dengan beredarnya buku pelajaran agama baru-baru ini di salah satu kota di Jawa, di mana yang beragama lain dan dianggap kapir bisa dibunuh. Saya kira kita harus serius melihat persoalan ini. Jangan hanya dipandang sebagai sebuah kesalahan teknis belaka. Jangan-jangan ini adalah “cermin” dari apa yang akhir-akhir ini sedang hidup di negeri kita, yaitu makin masuknya faham-faham radikal yang berasal dari luar.

Mewabahnya Radikalisme

Salah satu versi penjelasan yang dikemukakan adalah, faham-faham radikal telah memasuki Indonesia sejak tumbangnya rezim Orde Baru. Konon, di era Orde Baru yang otoriter ini gerakan-gerakan radikal tersebut tidak berani menampakkan dirinya, karena pasti akan dibabat habis-habisan. Orde Reforrmasi dengan segala keterbukaan dan kebebasannya memang dimanfaatkan oleh siapa saja untuk mendirikan organisasi apa saja. Maka kesempatan ini pun dipakai oleh kelompok-kelompok ini untuk memperlihatkan dirinya.

Tidak kurang dari Gus Dur yang memperlihatkan hal itu dalam buku, Ilusi Negara Islam. Gerakan-gerakan itu disifatkannya sebagai ekspansi gerakan Islam Transnasional di Indonesia. Ia memperlihatkan, ada infiltrasi ideologi wahabi-ikhwanul Muslimin di Indonesia. Kedua gerakan ini, kata Gus Dur bisa sendiri-sendiri atau bergabung di dalam memperkenalkan ideologinya. Kelompok-kelompok ini, yang ditipekannya sebagai “garis keras” termasuk partai politiknya menyimpan agenda yang berbeda dari ormas-ormas Islam moderat seperti Muhammadiyah, NU dan partai-partai berhaluan kebangsaan. Selanjutnya ia mengatakan, kelompok-kelompok ini berusaha merebut simpati umat Islam dengan jargon memperjuangkan dan membela Islam, dengan dalih tarbiyah dan dakwah amar ma’ruf nahi munkar. Jargon-jargon itu sering memerdaya banyak orang, bahkan mereka yang berpendidikan tinggi sekalipun, semata karena tidak terbiasa berpikir tentang spiritualitas dan esensi ajaran Islam, demikian Gus Dur.

Bagaimana kebenaran sinyalemen ini tentu membutuhkan kejelian dan keahlian untuk mengamatinya di lapangan. Tanpa riset yang baik, mungkin tidak terlalu mudah kita mengambil kesimpulan. Sampai dengan sekarang kita melihat beberapa survey, misalnya dilakukan oleh Sidney Jones, yang cenderung membenarkan sinyalemen tersebut.

Sementara itu munculnya ISIS di Irak dan Syria dalam satu tahun terakhir ini sangat mengejutkan bagi kita semua. Mengejutkan, karena penampilannya jauh lebih radikal, menguasai wilayah-wilayah yang luas di Irak dan Syria, menguasai sumber-sumber minyak, tetapi juga membinasakan semua peninggalan-peninggalan sejarah milik dunia (Islam dan Kristen) karena dianggap kafir. Tetapi juga menarik karena ide untuk mendirikan khalifah model abad pertengahan memperoleh simpati dari seluruh dunia, sehingga begitu banyak orang-orang pergi ke sana menggabungkan diri. Simbol-simbol yang dibawa juga tidak saja memperlihatkan klaim kemenangan atas wilayah-wilayah, melainkan juga eskatologis. Barangkali di situlah salah satu titik kuat gerakan ini. Di Indonesia sudah ditangkap beberapa orang yang ditengarai menyebarkan ideologi ISIS. Sampai berapa luas pengaruh gerakan ini di negeri kita, belum ada riset yang mendalam. Namun perlu diwaspadai agar ideologi ini tidak meracuni generasi muda kita.

Apakah di kalangan agama-agama non-Islam ada juga radikalisme? Sudah pasti ada. Mengenai hal ini sudah banyak ditulis. Pembunuhan berdarah dingin yang dilakukan oleh Brevik di Swedia tahun lalu, sedikit-banyaknya ikut dipengaruhi oleh suatu pemahaman iman mengenai kekudusan. Seorang dokter di Amerika Serikat beberapa tahun lalu menghancurkan klinik abortus karena juga pemahamannya mengenai iman yang mesti murni tentang penghormatan kepada kehidupan. Dan sebagainya.

Bagaimana dengan non-Muslim di Indonesia? Seradikal itu barangkali kita belum melihat. Tetapi berbagai ucapan, seperti “Menangkan Indonesia Bagi Kristus...”, dan seterusnya, bukan tidak mungkin mengarah kepada “radikalisme”. Lebih-lebih lagi, kalau keberadaan orang lain di samping kita dinafikan hanya karena ia berbeda agama dan aliran. Maka tidak ada lain dari meningkatkan kewaspadaan, dimulai di dalam lingkungan sendiri.

Kembali pada Substansi

Gus Dur menyerukan agar kembali kepada substansi Islam (boleh dibaca: agama). Saya kira bukan hanya beliau menyerukan ini. Ini menjadi seruan bersama dari semua pemimpin yang menginginkan kita tidak hidup dalam kemunafikan dan kepura-puraan. Kita memang sangat terbiasa dan terbius juga dengan menampilkan hal-hal tidak substansial dari agama. Ya ornamen-ornamen lebih memperoleh penghargaan ketimbang isi. Kita pentingkan forma, ketimbang substansi.

Gus Dur yang telah mengalami “ziarah” panjang dalam pengalaman imannya menolak formalisasi, ideologisasi dan syariatisasi Islam. Sebaliknya Gus Dur melihat bahwa kejayaan Islam justru terletak pada kemampuan agama ini untuk berkembang secara kultural. Dengan kata-kata lain, Gus Dur lebih memberikan apresiasi kepada upaya kulturalisasi Islam.[1] Dalam kaitan itu Gus Dur juga banyak berbicara mengenai “pribumisasi Islam”, dan buka “Arabisasi”. Maksudnya, agar wahyu Tuhan dipahami dengan mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual, termasuk kesadaran hukum dan rasa keadilannya. Sehubungan dengan hal ini, ia melansir apa yang disebutnya dengan “pribumisasi Islam” sebagai upaya melakukan “rekonsiliasi”Islam dengan kekuatan-kekuatan budaya setempat. Bagi Gus Dur, ini bukan sinkretisme, karena yang diberikan peranan di sini adalah ushul fiqh dan qaidah fiqh.

Dengan mengutip Gus Dur, rasanya memadai untuk memperlihatkan bagaimana pergumulan Islam di Indonesia di dalam menghadapi berbagai tantangan: budaya Indonesia dan sekaligus juga upaya-upaya memelihara relasi dengan para penganut agama-agama lain. Bagaimana kembali kepada substansi agama, tentu tidak hanya ditujukan kepada Islam, melainkan juga kepada penganut Kristen.

Orang-orang Kristen di Indonesia pun cenderung mementingkan hal-hal remeh temeh (misalnya bentuk kebaktian apakah pakai musik atau tidak, apakah tepuk tangan atau tidak, dan seterusnya), ketimbang memperjuangkan hal-hal yang menyangkut keadilan dan kemaslahatan bersama. Kegandrungan terhadap aksesori-aksesori harus ditinggalkan, atau setidak-tidaknya dikurangi. Saya kira, setiap penganut agama yang berbeda di Indonesia, kalau sungguh-sungguh bertolak dari substansi iman mereka masing-masing pasti akan mempunyai keprihatinan yang sama terhadap nasib dan harapan bersama sebagai manusia, dan secara khusus sebagai bangsa Indonesia.

Pesan pada Jokowi

Dalam percakapan dengan Pimpinan PGI menjelang Jokowi mencalonkan diri sebagai Presiden, kami mengingatkan beliau, bahwa sesungguhnya kami “menguji” beliau dalam kasus Lurah Susan. Sebagaimana di ketahui Susan, seorang Kristen, diangkat sebagai lurah di Kelurahan Lenteng Agung yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Pada waktu itu konon ada penolakan dari penduduk, kendati belakangan ketahuan bahwa yang menolak itu justru berasal dari luar kelurahan.

Kami menyatakan, bahwa pak Jokowi telah “lulus ujian” karena tetap mempertahankan Susan sebagai lurah di situ. Malah dengan tegas Jokowi mengatakan, dasar pengangkatan seseorang bukanlah atas dasar agama, melainkan (atas dasar) karier dan kecakapan. Ketegasan itu diulangi lagi dalam “Debat Presiden” ketika ia mengatakan: “Bagi kami persoalan pluralisme dan pluralitas sudah selesai”.

Hal ini dikemukakan untuk menggambarkan bagaimana kira-kira Jokowi sebagai Presiden menghentar bangsa ini dalam lima tahun ke depan. Artinya, beliau akan mempertahankan pluralitas bangsa ini sebagai yang terberi (given), yang tidak bisa diganggu-gugat, dan tidak perlu menggelisahkan. Ia juga akan memelihara relasi Islam-Kristen (dan agama-agama lainnya) dengan memberikan ruang bagi terciptanya kontak-kontak tanpa rekayasa. Ia akan konsisten menghapuskan peraturan-peraturan dan UU yang tidak sesuai dengan Konstitusi. Ia akan menggerakkan bangsa ini untuk menyelami substansi agama-agama ketimbang aksesori-aksesorinya. Yang saya katakan ini adalah harapan saya, namun sama sekali tidak berada di luar jalur Nawa Citanya. Barang siapa masih mempersoalkan kemajemukan bangsa, dan lalu mau mengubahnya menjadi seragam, sudah pasti akan berhadapan dengan prahara.

Sikap ini sekaligus menyumbang bagi pelestarian relasi umat beragama dan antar-umat beragama yang otentik dan makin kuat. Maka saya meyakini, di bawah pemerintahan Jokowi, beliau akan mempertahankan mati-matian Konstitusi RI yang menjamin kemajemukan dan kebebasan untuk menganut agama dan kepercayaan serta bagaimana mengungkapkannya di muka umum. Yang diminta adalah, beliau bertindak tegas namun arif di dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa, khususnya dalam kaitan dengan kemajemukan tersebut.

Penulis adalah mantan Ketum PGI (2004-2014), Ketua Majelis Pertimbangan PGI (2014-2019), Pendeta (Emeritus) Gereja Kristen Sumba.