PKBI Diseminasi Riset Aborsi Aman bagi Kehamilan Tak Diinginkan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DIY bersama Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Safe Abortion Action Fund (SAAF), Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (Sapda), dan Result in Health (Evidence, Innovation, and Practice) siang ini (6/11) mengadakan acara diseminasi hasil riset. Acara diseminasi tersebut mengusung tema “Pendapat dan Sikap Pengambil Kebijakan dan Tenaga Kesehatan Profesional Tentang Layanan Aborsi Aman Bagi Kasus Kehamilan Tidak Diinginkan) Termasuk KTD pada Perempuan Penyandang Disabilitas (WPD),” di Gedung Komnas Perempuan, Jakarta, (6/11).

Pertemuan selama 3 jam tersebut berisi serangkaian presentasi yang dibawakan oleh 4 pemateri. Para pemateri tersebut adalah Direktur PKBI DIY, Gama Triono, Komisioner Komnas Perempuan, Budi Wahyuni, Perwakilan Forum Remaja PKBI DKI Jakarta, Tri Maharti, dan Puslit Politik LIPI, Irine Hiraswari Gayatri.

PKBI DIY, lembaga konseling dan layanan KB di kota Gudeg itu, mengajak berbagai lembaga sosial yang peduli terhadap pentingnya edukasi kesehatan reproduksi dan seksualitas melalui diskusi bersama dalam diseminasi hasil riset mereka yang ke-2 ini.  

“Saya sangat berbangga dengan diadakannya lagi diseminasi hasil riset oleh PKBI DIY tahun ke-2 ini. Semoga riset-riset terus dilakukan dan semakin dikembangkan untuk ke depannya. Terutama bagi lembaga-lembaga PKBI di daerah lain maupun oleh lembaga-lembaga sosial lainnya agar tercapai harapan kita bersama dalam menegakkan advokasi terhadap perlindungan terhadap perempuan,” ucap Direktur Eksekutif PKBI, Chatarina Wahyurini, di sela-sela sambutannya.

Negara diharapkan mengakui lembaga-lembaga yang bergerak dan bekerja di bidang penegakan keadilan serta perlindungan perempuan. Selain itu, negara diharapkan serius dalam menerbitkan peraturan dan kebijakan yang melindungi dan tidak mendiskriminasi hak asasi perempuan. Sebab, ada ketakutan pada perempuan Indonesia yang sudah mengetahui banyaknya UU, aturan, maupun kebijakan di Indonesia mengenai hal itu, tetapi tetap mengalami tindakan yang tidak menempatkan mereka sebagai perempuan secara baik dalam kehidupan sehari-hari.

Dari diseminasi hasil riset tersebut dihasilkan banyak kesepakatan yang akan dikerjakan secara bersama-sama oleh Komnas Perempuan, PKBI (yang sudah tersebar di 27 provinsi Indonesia), dan berbagai lembaga sosial peduli perempuan lainnya. Di antaranya, melakukan riset dan menyebarluaskannya. Selain itu, membuka akses bagi lembaga sosial peduli perempuan di daerah-daerah terpencil untuk turut memperjuangkan advokasi dan melakukan strategi kampanye melalui media massa.

“Peran media sangat penting dalam mendukung gerakan ini. Kami membutuhkan dukungan rekan media untuk dapat memberikan akses lebih terhadap visi ini. Kita semua harus bersatu demi nasib perempuan Indonesia yang lebih baik,” mohon Irine Hiraswari Gayatri pada akhir konferensi persnya.

Editor : Eben E. Siadari