PKS: Pidato Jokowi Jujur dan Bagus
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Jazuli Juwaini menyebut pidato Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi bagus, namun harus mengingat permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia setelah 70 tahun merdeka.
"Pidato Presiden bagus, paling tidak beliau jujur mengangkat permasalahan yang dihadapi bangsa setelah 70 tahun medeka," kata Jazuli, di Gedung MPR/DPR/DPD, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, hari Jumat (14/8).
Jazuli menambahkan, yang juga menarik yaitu Presiden menekankan pentingnya penguatan karakter bangsa, etika, dan nilai agama serta budaya. Banyak sekali tontonan media yang tidak memberi tuntunan kecuali hanya mengejar rating.
"Hanya saja sebagian besar isi pidato Jokowi masih bicara pada tataran rencana-rencana, bahkan sekadar keprihatinan di beberapa bagian. Padahal yang terpenting adalah implementasinya, apalagi dihadapkan pada realitas kondisi ekonomi yang terpuruk," kata dia.
Untuk itu, kata Jazuli rakyat tidak perlu lagi janji-janji dan wacana dari Presiden, tetapi rakyat butuh kebijakan pemerintah yang eksesif dan menyelesaikan masalah sehari-hari.
"Di tengah harga-harga yang naik, daya beli rakyat yang menurun drastis, nilai tukar rupiah yang jatuh, yang ditunggu adalah langkah taktis dan efektif pemerintah untuk menanganinya," kata dia.
Menurut Jazuli, Nawacita, Trisakti, Revolusi Mental itu hebat dan menarik untuk digelorakan dan diwacanakan. Tugas Presiden dan pemerintahannya untuk menuangkan dalam policy plan and policy action yang jelas, terarah, dan terukur.
"Presiden dan kabinetnya harus lebih bergegas membuat policy yang komprehensif untuk jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek misalnya, sangat minim kebijakan Pemerintah untuk menjaga dan mendorong daya beli rakyat," kata dia.
Harusnya, masih kata Jazuli, di tengah kondisi ekonomi yang mengkhawatirkan seperti sekarang ini pemerintah dan stakeholder terkait aktif memberikan informasi dan penjelasan komprehensif tentang langkah-langkah yang dilakukan. Ini paket kebijakan pemerintah. Ini opsi pemerintah, dan seterusnya. Saat ini terkesan pemerintah belum punya kebijakan komprehensif, pemerintah dan otoritas moneter terkesan jalan sendiri-sendiri. Terlebih lagi, lanjut Jazuli, reshuffle kabinet baru saja dilakukan.
"Pemerintah harus cepat action, jangan lagi berwacana, ambil penuh tanggung jawab, jangan lagi rakyat yang menanggung susah," kata dia.
Editor : Bayu Probo
Ikuti berita kami di Facebook
Korban Pelecehan Desak Vatikan Globalkan Kebijakan Tanpa Tol...
ROMA, SATUHARAPAN.COM-Korban pelecehan seksual oleh pastor Katolik mendesak Vatikan pada hari Senin ...