PM Johnson Akan Minta Penundaan Tenggat Waktu Brexit

LONDON, SATUHARAPAN.COM – Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson akan minta penundaan atas tenggat waktu Brexit pada 31 Oktober seandainya tidak tercapai kesepakatan dengan Uni Eropa pada pertengahan Oktober, demikian bunyi sebuah dokumen yang dibacakan di pengadilan Skotlandia hari Jumat (4/10).

Dokumen itu yang dikutip dalam sesi pengadilan Skotlandia itu menunjukkan Johnson akan patuh dengan hukum yang diloloskan Parlemen bulan ini yang mewajibkan PM minta Uni Eropa untuk menunda Brexit apabila persetujuan tidak tercapai pada 19 Oktober mendatang.

Pengacara Andrew Webster, yang mewakili pemerintah Inggris, mengatakan, dokumen ini merupakan sebuah “pernyataan yang jelas” tentang apa yang akan dilakukan PM Johnson.

Apa yang dibacakan di pengadilan itu bertentangan dengan ucapan Johnson berulang kali tentang apakah Inggris, seandainya tidak mencapai persetujuan dengan Uni Eropa pada akhir bulan, maka dia akan meninggalkan Uni Eropa tanpa persetujuan.

Johnson mengatakan, dia tidak akan minta Uni Eropa untuk memberikan perpanjangan dalam kondisi apapun, katanya, lebih baik dia mati di dalam selokan, dan bersumpah akan membawa Inggris keluar dari Uni Eropa sesuai jadwal pada 31 Oktober, dengan atau tanpa persetujuan.

Kantor PM Inggris tidak memberikan jawaban segera pada pembacaan dokumen pemerintah di pengadilan itu.

Kekurangan Obat

Sementara itu lembaga pengamat pemerintah di Inggris mengatakan, masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk menjamin negara punya persediaan obat-obatan cukup seandainya terjadi Brexit tanpa persetujuan.

Dalam laporan yang diterbitkan Jumat, the National Audit Office mengatakan, kapasitas pelayaran tambahan yang dikerahkan oleh Inggris untuk mengirim barang menyeberangi selat Inggris tidak akan beroperasi sampai akhir November, sebulan setelah tenggat waktu 31 Oktober bagi Inggris untuk meninggalkan Uni Eropa. Dari lebih dari 12.300 obat-obatan yang dibutuhkan Inggris, sekitar 7 ribu datang dari atau lewat Uni Eropa, kebanyakan harus melintasi selat.

Menurut berita yang dilansir dari AP, Meg Hillier, yang mengetuai komite kantor audit ini, menyebut temuan ini sangat memprihatinkan. Katanya, dia melihat contoh tak terhitung banyaknya dari pemerintah Inggris tidak memenuhi tenggat waktu, tetapi yang satu ini benar-benar mengkhawatirkan.

“Kalau pemerintah salah bertindak dalam hal ini, ini akan punya konsekuensi yang sangat parah,” katanya. (VOA)