PM Thailand Minta Warga Memahami RUU Amnesti

BANGKOK, SATUHARAPAN.COM - Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra meminta pemahaman publik atas RUU amnesti politik yang kontroversial dan telah memicu protes jalanan. Menurut Yingluck, RUU sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk membawa rekonsiliasi dan persatuan di negaranya.

 

RUU ini telah melewati majelis rendah dan dijadwalkan akan diperdebatkan oleh Senat minggu depan.

 

Amnesti atau pengampunan berlaku untuk pelanggaran yang dilakukan selama kekacauan politik setelah kudeta Thailand 2006.

 

Kritikus mengatakan RUU tersebut dapat memungkinkan kembalinya mantan PM Thaksin Shinawatra dari pengasingan, yang digulingkan dalam kudeta dan pengembalian aset senilai 46 miliar baht yang disita dari Thaksin dan keluarganya. Hal ini berarti masalah keuangan yang akan mempengaruhi anggaran negara.

 

Thaksin, yang juga kakak Yingluck, kini di pengasingan di luar negeri karena didakwa korupsi pada tahun 2008. RUU dinilai kritikus yang terdiri dari kalangan akademisi, media, kelompok anti-Thaksin dan Partai Demokrat adalah bermotif politik.

 

Lebih dari 10.000 orang turun ke jalan-jalan di Bangkok, Senin (4/11) untuk memprotes RUU amnesti.

 

Dalam pidato televisi , Yingluck mengatakan: "RUU amnesti adalah jalan keluar ... salah satu cara yang kita semua harus mempertimbangkan apakah kita semua belajar untuk memaafkan satu sama lain."

 

"Karena pemerintah ini menggunakan kewenangannya dan memfokuskan pada rekonsiliasi ... amnesti bukan tentang melupakan pelajaran yang menyakitkan kita, tetapi tentang belajar sehingga tidak terjadi lagi pada generasi muda kita," kata Yingluck Shinawatra, tanpa menyebutkan Thaksin dalam pidatonya.

 

Pendukung RUU mengatakan itu akan memungkinkan rekonsiliasi nasional menyusul adanya gejolak politik akibat dari kudeta militer tahun 2006.

 

Gejolak ini termasuk pendudukan bandara utama Bangkok pada tahun 2008 dan kemudian dua bulan protes jalanan di Bangkok pada tahun 2010 yang menewaskan sekitar 90 orang - sebagian besar pengunjuk rasa warga sipil -.

 

Namun, kritikus mengatakan, RUU akan memungkinkan pelanggaran HAM tidak dihukum. Bahkan beberapa pendukung Thaksin ikut menentang RUU, karena mereka kawatir hal RUU itu juga akan memberikan amnesti kepada mereka yang berada dibalik tindakan keras 2010.

 

RUU disahkan oleh 310 orang banding 0 di majelis rendah Thailand pada Jumat (1/11) setelah oposisi Partai Demokrat memboikot pemungutan suara.

 

Selanjutnya RUU amnesti akan dibahas oleh Senat awal pekan depan, dan Yingluck berjanji akan menghormati apapun putusannya - menunjukkan bahwa jika majelis tinggi tidak menolak amnesti dalam bentuk yang sekarang, pemerintah mungkin akan menerima kekalahannya. (bbc.co.uk/bangkokpost.com)