PMII Demo Kenaikan Harga BBM

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Para aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dari berbagai daerah di Tanah Air menggelar aksi unjuk rasa memprotes kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Seharusnya pemerintah melihat kondisi rakyat secara cermat terlebih dahulu sebelum memutuskan suatu kebijakan yang dampaknya akan sangat luas," kata Ipung dari Pengurus Cabang PMII Ciputat yang mengikuti seruan penolakan kenaikan BBM di kampus UIN Syarif Hidayatullah, seperti dikutip dari nu.or.id, di Jakarta, Selasa (18/11). 

Protes senada juga diungkapkan PC PMII Bojonegoro. Kebijakan Presiden Jokowi dinilai tidak tepat karena ia menaikan harga BBM ketika harga minyak mentah dunia masih pada kisaran harga US$ 80 (Rp 971.360) per barel. Harga tersebut masih di bawah kisaran asumsi APBN selain lifting minyak juga masih berada di bawah APBN.

"Bukan menyejahterakan pemerintah tetapi malah membuat rakyat Indonesia semakin sengsara," kata koordinator aksi PC PMII Bojonegoro, Heri Cahyono di Bunderan Jetak, Bojonegoro, Jawa Timur.

PC PMII Kota Solo juga melakukan aksi penolakan atas kebijakan tersebut bersama berbagai elemen gerakan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Solo (AMS), di antaranya, GMNI, HMI, KAMMI, dan BEM UNS.

Ketua PC PMII Kota Solo Ahmad Rodif Hafidz dalam orasinya juga menegaskan, Jokowi telah mengingkari janjinya untuk tidak menaikkan harga BBM.

“Dari dulu alasan menaikkan harga BBM masih aja karena APBN defisit. Kenyataannya, defisitnya anggaran itu bukan hanya karena subsidi BBM yang tinggi. Melainkan korupsi besar-besaran yang dilakukan mafia migas,” katanya di Tugu Gladag dan depan Balai Kota Solo.

Sementara itu, Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan mempertanyakan momentum kenaikan harga BBM yang dilakukan pemerintahan Jokowi-JK.

Kata Zulkifli, kenaikan harga BBM  adalah domain pemerintah berdasarkan hitung-hitungan pemerintah Jokowi-JK.

"Tapi saat ini apakah timing-nya tepat.Harga minyak dunia lagi turun. Kenapa naik Rp 2.000," kata Zulkifli Hasan, di Jakarta, Selasa.

Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan menjelaskan, akibat dari kenaikan harga BBM akan berimbas pada kenaikan UMP.

"Pasti berimbas terhadap kenaikan UMP karena kebutuhan dasar meningkat, kebutuhan primer akan berkurang," katanya.

"Pemerintah harus memberikan penjelasan kepada DPR RI, juga harus menjelaskan bahwa harga minyak tak naik kenapa dinaikkan harga jelaskan oleh pemerintah," kata Taufik Kurniawan.

Pada Senin (17/11) malam, Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi yang berlaku pukul 00.00 WIB terhitung sejak tanggal 18 November 2014.

“Harga Premium ditetapkan dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500. Harga Solar ditetapkan dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500,” kata Presiden Jokowi yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri Kabinet Kerja.

Menurut presiden, untuk rakyat kurang mampu telah disiapkan perlindungan sosial berupa paket Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar, yang dapat juga digunakan untuk menjaga daya beli rakyat, dan memulai usaha-usaha di sektor ekonomi produktif.

Presiden mengakui, pasti akan bermunculan pendapat yang setuju dan tidak setuju terhadap keputusan tersebut. Ia menyebutkan, pemerintah sangat menghargai setiap masukan-masukan.

“Semoga keputusan pengalihan subsidi pada sektor produktif ini merupakan jalan pembuka untuk menghadirkan anggaran belanja yang lebih bermanfaat bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan,” kata Presiden. (Ant)

Editor : Bayu Probo