Poempida: Defisit dalam RAPBN SBY, Hanya Tambah Utang

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Menanggapi pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015, politisi muda dari Partai Golkar, Poempida Hidayatullah menyayangkan adanya defisit anggaran yang tercantum dalam RAPBN 2015 tersebut. Menurutnya, hal tersebut hanya menambah utang negara.

Dalam RAPBN 2015 yang dipaparkan oleh Presiden SBY, memang terdapat defisit angaran. Jumlahnya turun 0,08 persen terhadap PDB. "Dengan postur RAPBN 2015 yang saya kemukakan, maka defisit anggaran dalam RAPBN 2015 adalah sebesar 257,6 triliun rupiah atau 2,32 persen terhadap PDB, turun dari defisit APBNP 2014 sebesar 2,4 persen terhadap PDB."

"Saya menyayangkan terdapat defisit anggaran dalam RAPBN yang baru saja dibacakan Presiden SBY, dan itu selalu ada setiap tahun. Yang jadi pertanyaan, mengapa kita tidak berusaha mengetatkan ikat pinggang. Istilahnya, menghemat pendanaan disana sini, tanpa menghambat pembangunan yang ada," ucap Poempida saat dijumpai usai acara Pidato Kenegaraan Presiden SBY tentang RAPBN 2015, di Gedung DPR/MPR/DPD, Jumat (15/8).

"Apakah kita tidak punya cara cerdas untuk mengurang itu? Menurut saya, defisit anggaran ini berpotensi pinjam uang lagi pada ujungnya. Dengan kata lain, utang kita akan bertambah," Poempida menambahkan.

Meski turun, menurut Poempida hal tersebut bisa menimbulkan pertambahan utang Indonesia. Padahal, dari bunga pinjaman sebelumnya saja utang Indonesia sudah bertambah.

"Sekarang mau tambah utang lagi, saya tidak tahu bagaimana cara menutupnya," ucap sosok yang menjadi anggota tim sukses Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), pada Pemilu Presiden 2014 itu.

Meski demikian, Poempida tidak terlalu khawatir, karena hal tersebut baru bersifat usulan yang masih bisa direvisi lagi ke depannya.

"Tapi ini baru usulan dari pemerintah sekarang, masih bisa direvisi pada pembahasan yang lebih detail, jadi jangan khawatir," ujar dia.

"Nanti saaya akan langsung beri usulan pada Pak Jokowi dan Pak JK bahwa kondisi RAPBN 2015 seperti ini. Untuk selanjutnya dibuatkan forum pembahasan hal ini," Poempida menambahkan.

Undang-Undang Desa

Ia pun akan menyerahkan perihal RAPBN 2015 ini sepenuhnya kepada Jokowi-JK untuk untuk mengatur implementasinya.

"Akan saya serahkan langsung pada Jokowi-JK, karena presiden dan wakil presiden terpilih itu punya harapan agar bisa mendistribusikan langsung dana-dana basis kesejahteraan di level pedesaan. Kita pun ada Undang-Undang Desa yang ingin di implementasikan dengan cepat.

“Dalam pembacaan tadi, dana yang dianggarkan pada desa baru sebesar 9,1 triliun rupiah. Jadi per desa itu hanya dapat sekitar 100 juta rupiah, sangat jauh dari ekspektasi yang telah dihadirkan pada masyarakat, sekitar satu miliar rupiah.

“Namun disana dikatakan bertahap, akhirnya tahapan inilah yang harus kita lihat dan jadi pertanyaan. Kenapa gak 500 juta rupiah dulu, dan harus 100 juta dulu, itu sedikit sekali,” ucap dia.

Koalisi Permanen

Poempida juga menyampaikan bahwa perbaikan anggaran ini ke depannya tidak bisa dihalangi, sekalipun itu dilakukan oleh koalisi permanen, yang terdiri dari Partai Gerindra, PKS, Demokrat, Golkar, PPP, dan PAN.

“Suatu hal yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, akan susah dijegal secara politis,” ucap dia.

Menurutnya, Prabowo Subianto pun mencanangkan program satu miliar rupiah satu desa dalam kampanye Pemilu Presiden 2014 lalu.

“Prabowo adalah orang yang mendukung program satu miliar satu desa. Jadi tidak mungkin dia memerintahkan Gerindra untuk menjegal gagasan menaikkan anggaran ini, itu logikanya,” kata Poempida.

Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Golkar periode 2009-2014 ini pun mengatakan setiap fraksi ataupun partai politik akan terbantu dengan adanya Undang-Undang Desa ini.

“Setiap fraksi akan terbantu, karena basis desa binaan mereka akan ikut menguat. Akan jadi hal yang lucu bila mereka menolak ini, karena ini karena ini penting bagi masyarakat. Bukan semata-mata program pak jokowi saja,” tutup Poempida.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja