Polemik Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) saat ini diwacanakan akan dinaikkan kembali oleh pemerintah. Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengatakan melalui Didik J. Rachbini pada sebuah diskusi Selasa (9/4) lalu bahwa pada triwulan INDEF kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ditujukan memperbaiki neraca perdagangan dan beban defisit primer dalam APBN.

"Indonesia memegang rekor juara harga BBM terendah dan juara subsidi tertinggi. Indonesia adalah negara sosialis non-komunis," kata ekonom INDEF yang juga pernah mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta itu.

Pemberian subsidi BBM ini juga bermasalah karena setelah BBM dinaikkan akan ada subsidi bagi rakyat miskin, tetapi selalu masuk dalam ajang politisasi beberapa partai politik.

"Kompensasi sering ditakuti untuk untungkan parpol tertentu," kata Presiden Yudhoyono seperti dikutip dari antaranews.com saat presiden membuka Musyawarah Nasional ke-9 Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Jakarta, Senin (8/4) Presiden menambahkan, “Begini saja, ketika kita memberikan kompensasi kepada orang miskin, semua bendera parpol tolong dikibarkan di situ.”

Saat ini masih disesalkan bahwa subsidi bahan bakar minyak banyak yang salah sasaran karena menurut Raden Pardede, selaku Wakil Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN), mengatakan dalam sebuah diskusi bertajuk, "Coffee Morning Dalam Rangka Membahas Energy Subsidy Reform” di ruang Sekretariat Kabinet, pada (5/4) lalu.

Ia menambahkan, bahwa penikmat subsidi BBM malah kendaraan dinas pemerintah sebanyak 160.000 hingga 170.000 unit ditambah mobil pribadi yang berjumlah 10,5 juta unit hingga saat ini.

Jumlah-jumlah yang diutarakan tadi masih lebih kecil dibanding 80-90 juta pengguna motor di Indonesia saat ini, “ 2,5 hingga 2,8 juta bus berplat kuning dan hitam serta 4,5 hingga 5 juta truk,” tambahnya.

Editor : Wiwin Wirwidya Hendra