Polemik “KPK vs Polri” Tak Penting bagi Rakyat

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Pangi Syarwi Chaniago menilai polemik antara institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berguna bagi masyarakat. Sebab, tidak menyentuh sendi-sendi yang menjadi kebutuhan masyarakat saat ini.

“Polemik institusi Polri dengan KPK itu tak penting bagi rakyat, masyarakat lebih menantikan menteri-menteri Pak Jokowi itu turun ke lapangan. Misalnya, melakukan operasi pasar, memeriksa harga telur dan beras saat ini pascapenurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi,” kata sosok yang akrab disapa Ipang itu kepada satuharapan.com, di Jakarta, Minggu (25/1).

Selain itu, dia mengungkapkan, banyak hal lain yang jauh lebih penting menjadi urusan Presiden Jokowi ketimbang polemik Polri dan KPK. Seperti rencana pembangunan rel kereta api di sejumlah wilayah, tol bawah laut, dan berbagai hal di bidang infrastruktur yang menanti realisasi Presiden RI ketujuh tersebut.

“Sudahilah polemik yang tidak menarik ini, benar-benar tidak layak dipertontonkan dan membuat masyarakat muak,” ujar Ipang.

Jokowi Penonton Bijak

Terkait sikap Presiden Jokowi dalam menanggapi polemik Polri dengan KPK, salah satu peneliti di IndoStrategi Research and Consulting itu juga berpendapat mantan Gubernur DKI Jakarta itu bagai seorang penonton yang sangat “bijak”, sebab membiarkan permasalahan terus terjadi dan seakan bertindak objektif. “Jokowi seperti mengizinkan semua penangkapan ini terjadi, padahal masalah ini akan seperti bola salju yang terus bergulir,” ujar dia.

“Tidak seperti di Pak Susilo Bambang Yudhoyono–Presiden RI keenam–yang langsung bertindak tegas menengahi masalah,” salah satu staf pengajar di (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu menambahkan.

Padahal, kata Ipang, polemik ini tidak akan berkelanjutan, bila setelah ditetapkan tersangka, Presiden Jokowi mencabut pencalonan Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri. Namun, Jokowi lebih memilih langkah menunda daripada membatalkan pelantikan Budi Gunawan.

“Saya kira dalam hal ini Pak SBY lebih keren, ketika ada menteri dalam pemerintahannya jadi tersangka langsung diminta mundur, bukan menunda menanti proses hukum selesai,” kata dia

Jokowi Perjuangkan Apa?

Ipang pun mempertanyakan hal yang tengah diperjuangan Presiden Jokowi saat ini. Dia berpendapat Jokowi saat ini tersandera kepentingan elite politik untuk menegakkan hukum di Indonesia. ”Ada apa dengan kasus ini semuanya? Seperti kita tidak punya presiden hari ini,” ujar dia.

“Coba dengar ucapan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhie Purdijatno yang menyebut pendukung KPK sebagai rakyat tidak jelas, kok bisa-bisanya bicara seperti itu? Kayak preman saja,” Ipang menambahkan.

Menurut dia, bila dalam beberapa hari ke depan, Presiden Jokowi tidak mengambil sikap tegas terkait polemik Polri dengan KPK, kemudian membiarkan gesekan antar lembaga terus terjadi, maka publik akan semakin marah. Karena sesungguhnya pemantik masalah ini adalah Presiden Jokowi sendiri.

“Urus lembaga saja tidak beres, naikin harga barang tidak jelas, kalau diibaratkan Syahrini–penyanyi–ini bukan maju mundur cantik lagi, tapi sudah maju mundur kacau jadinya,” kata Ipang.

Peneliti di Indikator Politik Indonesia itu mengharapkkan agar Presiden Jokowi dapat bertindak lebih tegas dan konsisten. “Jangan lagi gunakan gaya politik mencla-mencle, sekarang bilang A besok pagi katakan B, tidak konsisten, itu hanya akan menurunkan elektabilitas dia sebagai presiden dan bikin muak pendukungnya,” tutur dia.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja