“Polisi Lebih Baik di Bawah Kementerian”

JAKARTA,SATUHARAPAN.COM – Koordinator Komite Pemilihan Indonesia (TePI) Jeirry Sumampow menyayangkan sikap kepolisian yang melayangkan somasi ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Sebab, hal tersebut menjadi antitesa terhadap penegakan demokrasi.

“Dalam konteks ini, mereka tidak mau diatur. Jadi, polisi ini tidak mau diatur siapa pun. Tidak mau ada kritik terhadap kinerja kepolisian yang tidak baik,” kata Jeirry saat ditemui satuharapan.com di sebuah tempat di Jalan Agus Salim No 23, Jakarta Pusat, Seni (16/3).

Menurut dia, somasi tersebut dapat terjadi karena adanya kelemahan pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi), khususnya dalam mengontrol Korps Bhayangkara itu. Padahal, Komnas HAM telah bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya (tupoksi).

“Kalau mau diuji hasilnya, bukan secara somasi, kan mekanismenya ada. Ajukan komplain. Misalnya, ajak pertemuan dengan Komnas HAM. Tapi kalau mengajukan somasi, ini mengancam lembaga, supaya jangan melakukan begini lagi ke depan,” katanya. “Ini yang membuat kita prihatin,” kata dia.

Agar peristiwa tersebut di kemudian hari tak terulang, Jeirry tak menampik, bila salah satu solusinya dapat ditempuh dengan menempatkan kepolisian di bawah kementerian. Dia optimistis, itu dapat membuat aparat keamanan berpikir ulang sebelum bertindak.

Jeirry pun kembali menerangkan amatannya terkait sikap kepolisian di bawah pemerintahan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang pernah menjabat gubernur DKI Jakarta ini.

Menurut dia, baru pertama kali di era kepemimpinan Jokowi, kepolisian melakukan banyak blunder, lantaran pemerintah absen untuk mengontrol. Jeirry lantas mencontohkan dengan kasus penetapan tersangka Budi Gunawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Jokowi kehilangan kewibawaan di mata polisi. Menetapkan Kapolri kok tersangka. Ini Jokowi lemah. Banyak kasus lain yang harus ditangani polisi daripada melakukan somasi kepada Komnas HAM,” katanya.

Editor : Bayu Probo