Polisi Malaysia Grebeg Panti Asuhan Islam, Ratusan Anak Diduga Korban Pelecehan Seksual

KUALA LUMPUR, SATUHARAPAN.COM-Polisi Malaysia grebeg terhadap 20 panti asuhan anak di Malaysia, tempat ratusan anak diduga mengalami pelecehan seksual, telah mengungkap kelemahan perlindungan anak di negara itu dan menyoroti kelompok bisnis Islam yang mengelola panti asuhan tersebut.

Pihak berwenang Malaysia menyelamatkan 402 anak, setengahnya laki-laki dan sisanya perempuan, dari 20 panti asuhan yang dikelola oleh Global Ikhwan Services and Business Holdings, sebuah kelompok yang bertujuan untuk mempromosikan cara hidup Islami, selama operasi polisi pada hari Rabu. Polisi menahan 171 tersangka, termasuk guru agama dan pengasuh.

Kelompok bisnis tersebut didirikan oleh Ashaari Mohamad, yang memimpin sekte Islam Al Arqam — sebuah aliran dianggap sesat dan dilarang oleh pemerintah pada tahun 1994. Ia meninggal pada tahun 2010, tetapi kelompok tersebut terus berkembang.

Rincian tentang dugaan pelecehan serius di panti asuhan tersebut telah memicu kemarahan dan keterkejutan di negara yang mayoritas penduduknya Muslim tersebut. Para aktivis menyerukan agar semua pusat perlindungan anak diatur dan dipantau, dan agar Departemen Kesejahteraan memperkuat penegakan hukum terhadap lembaga-lembaga keagamaan.

"Pelecehan seksual dan fisik yang mengerikan yang telah dilaporkan... merupakan peringatan besar. Ini menuntut kita untuk mengevaluasi kembali kualitas dan cakupan layanan perlindungan anak kita," kata sekelompok 38 aktivis anak, kelompok hak asasi manusia, dan pekerja sosial dalam sebuah pernyataan bersama.

Kepala polisi nasional, Razarudin Ismail, mengatakan beberapa anak, berusia satu hingga 17 tahun, diyakini disodomi oleh wali mereka dan juga diajarkan untuk saling melakukan pelecehan seksual. Ia mengatakan mereka ditolak perawatan medis dan dibakar dengan sendok logam panas sebagai hukuman karena tidak patuh.

Anak-anak, yang orang tuanya adalah karyawan Global Ikhwan, ditempatkan di rumah-rumah tersebut sejak mereka masih bayi dan diyakini telah diindoktrinasi sejak kecil untuk setia kepada kelompok tersebut, kata polisi.

Anak-anak tersebut juga diyakini telah dieksploitasi untuk mengumpulkan sumbangan publik. Kasus ini sedang diselidiki atas tuduhan pelecehan seksual, penelantaran anak, dan perdagangan manusia.

Razarudin dikutip oleh kantor berita nasional Bernama mengatakan pada hari Jumat (13/9) bahwa 49 anak di bawah lima tahun, dan 10 lainnya yang autis atau memiliki disabilitas telah diserahkan ke Departemen Kesejahteraan. Sisanya masih menjalani pemeriksaan medis. Ia mengatakan sejauh ini setidaknya 13 remaja ditemukan telah disodomi sementara 172 mengalami cedera fisik dan emosional jangka panjang.

Razarudin mengatakan anak-anak tersebut bersekolah di rumah dan tidak memiliki pendidikan formal. Ia mengatakan beberapa dari mereka tidak bertemu orang tua mereka selama bertahun-tahun, karena perusahaan mengirim mereka untuk bekerja di luar negeri.

Polisi sedang menyelidiki apakah anak-anak tersebut dipisahkan dari orang tua mereka secara sukarela atau dipaksa oleh perusahaan.

UNICEF Malaysia mengatakan anak-anak tersebut akan membutuhkan dukungan medis dan psikologis jangka panjang untuk trauma yang mereka alami.

"Selama anak-anak di Malaysia tinggal di tempat perawatan institusional yang tidak diatur, mereka akan tetap berisiko tinggi mengalami kekerasan dan pelecehan," kata perwakilan Malaysia Robert Gash.

Mokhtar Tajudin, juru bicara Global Ikhwan, mengatakan kepada Associated Press pada hari Jumat (13/9) bahwa rumah-rumah tersebut tidak dikelola secara langsung oleh kelompok tersebut. Ia tidak menjelaskan lebih lanjut.

Global Ikhwan dalam sebuah pernyataan membantah tuduhan pelecehan seksual tersebut, menyebutnya sebagai upaya oleh pihak-pihak tertentu untuk mencoreng reputasi bisnis kelompok tersebut.

Global Ikhwan memiliki minimarket, toko roti, restoran, apotek, properti, dan bisnis lainnya di sekitar 20 negara. Perusahaan tersebut mempekerjakan sekitar 5.000 orang.

Global Ikhwan menjadi pusat perhatian pada tahun 2011 ketika membentuk "Klub Istri Taat" yang memicu kontroversi dengan mengajarkan para perempuan untuk menjadi "pekerja seks yang baik" agar suami mereka tidak selingkuh.

Ahmad Fauzi Abdul Hamid, seorang profesor ilmu politik di Universiti Sains Malaysia yang telah melakukan penelitian terhadap Global Ikhwan, mengatakan bahwa kelompok tersebut adalah "kisah sukses ekonomi" dan satu dekade lalu telah setuju untuk melakukan reformasi dan memutuskan hubungan dengan Al-Arqam.

Dia mengatakan bahwa meskipun desa-desa komunal Al Arqam dihapuskan oleh pemerintah beberapa dekade lalu, banyak pengikutnya pindah ke rumah-rumah perkotaan tetapi diyakini masih mempraktikkan suatu bentuk kehidupan komunal. Anak-anak dikirim ke rumah-rumah tersebut untuk memperoleh ajaran Islam karena orang tua bekerja untuk perusahaan tersebut, katanya.

Hanya sedikit rincian yang diketahui tentang ajaran agamanya atau bagaimana perusahaan tersebut dijalankan secara tertutup. Video perusahaannya menunjukkan foto-foto pejabat tinggi Global Ikhwan bersama Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan para pemimpin pemerintah lainnya, yang merupakan indikasi pengaruhnya.

Komisioner Anak-anak di Komisi Hak Asasi Manusia Malaysia, Farah Nini Dusuki, mempertanyakan bagaimana rumah-rumah itu bisa tidak terdeteksi selama bertahun-tahun.

Otoritas Islam di negara bagian Selangor bagian tengah, tempat sebagian besar rumah yang digrebeg berada, mengatakan hanya dua dari rumah-rumah itu yang terdaftar sebagai sekolah Islam.

Dia juga menyuarakan kekhawatiran tentang kemungkinan kasus pelecehan yang tidak dilaporkan karena jaringan Global Ikhwan di seluruh negeri. Otoritas Islams mengatakan mereka memantau Global Ikhwan di tengah kekhawatiran atas upaya untuk menghidupkan kembali gerakan Arqam.

"Siapa yang tahu berapa banyak anak yang mengalami nasib yang sama di luar sana dan juga berapa lama mereka harus menanggung pelecehan ini sebelum terungkap," kata anggota parlemen Syerleena Abdul Rashid.

Sering dipuji sebagai negara Muslim moderat, Malaysia waspada terhadap kelompok yang menyebarkan Islam yang tidak disetujui oleh pemerintah karena khawatir dapat menimbulkan kerusuhan. Umat Muslim mencakup dua pertiga dari 34 juta penduduknya. (AP)

Editor : Sabar Subekti