Polri Minta DPR Usahakan Naikkan Anggaran Sebesar Rp 20 T

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Badrodin Haiti, meminta Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengusahakan penambahan anggaran Polri. Sebab, anggaran Polri yang disetujui dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 hanya 67 triliun rupiah.

"Usulan tambahan anggaran pada penetapan alokasi anggaran Tahun Anggaran 2016 sebesar 20,099 triliun rupiah," kata Badrodin dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, hari Kamis (17/9).

Menurut dia, tambahan anggaran itu digunakan untuk memenuhi kekurangan pembayaran gaji, tunjangan, dan renumerasi (tunjangan kinerja) sebesar 5,172 triliun rupiah. Selain itu tambahan anggaran ini juga digunakan untuk dukungan operasional dan fungsi teknis.

"Serta untuk pelaksanaan kegiatan fungsi teknis kepolisian dalam rangka memelihara kamtibmas dan penegakan hukum sebesar 8,652 triliun rupiah," tutur Badrodin.

Selain itu, sebagian anggaran tambahan tersebut juga akan digunakan untuk membangun fasilitas dan komputerisasi pelayanan publik. Termasuk, untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, penanganan gejolak sosial, serta penanganan flash point sebesar 6,275 triliun rupiah.

DPR Minta Pilkada Aman

Sementara itu, dalam sesi tanya jawab, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Supratman Andi, meminta Kapolri menjamin keamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2015. Hal serupa juga ikut disampaikan beberapa fraksi lain.

"Kita perlu pernyataan dari Kapolri untuk menjamin keamanan Pilkada serentak. Karena saat ini kita juga membahas anggaran pengamanan," kata Supratman.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil, menambahkan, Kapolri harus bisa mengantisipasi berbagai ancaman keamanan jelang Pilkada serentak 2015. Sebab, berbagai ancaman jelang Pilkada serentak 2015 berpotensi mengganggu kedaulatan rakyat.

"Ini berpotensi untuk mengganggu kedaulatan rakyat. Terkait pemungutan suara di TPS harus bisa diantisipasi," kata Nasir.

Editor : Sotyati