PP Muhammadiyah: Hormati Perbedaan dan Jamin Kebebasan Beribadah

YOGYAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta kepada pemerintah dan semua pihak untuk memberikan kebebasan tanpa halangan apapun kepada warga Muhammadiyah dan umat Islam lainnya untuk memulai menjalankan ibadah puasa pada Selasa (9/7).

Hal tersebut disampaikan dalam pernyataan PP Muhammadiyah yang dikeluarkan Senin (8/7) dan ditandatangani oleh Dr. H. Haedar Nashir, M.Si. (Ketua) dan Agung Danarto, M.Ag. (Sekretaris Umum).

Pernyataan itu berkaitan dengan penetapan awal puasa (1 Ramadhan) oleh PP Muhammadiyah yang bertepatan dengan hari Selasa (9/7). Sementara itu,  pemerintah dan Ormas Islam lainnya dalam sidang Isbat Senin malam menetapkan awal Ramadan bertepatan dengan hari Rabu (10/7) sesuai hasil rukyah yang mereka lalukan di berbagai daerah.

Menurut PP Muhammadiyah, kebebasan untuk menjalankan ibadah puasa itu  dijamin oleh pasal 28E UUD 1945 dan pasal 22 UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jika pemerintah atau golongan umat lslam lain menetapkan awal Ramadhan pada hari yang bebeda, Muhammadiyah menghormati dan  menghargainya sebagai wujud keyakinan dan sikap tasamuh (toleransi) dalam menjalankan ajaran agama.

Selanjutnya pernyataan itu menyebutkan bahwa Muhammadiyah sepenuhnya yakin akan jaminan yang wajib diberikan negara kepada warga negara baik individu maupun kolektif bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, serta setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Karena itu setiap pernyataan, sikap, dan kebijakan yang menghalangi dan tidak memberikan jaminan kebebasan tersebut sebagai bentuk pengingkaran dan perlawanan terhadap konstitusi. Sikap tersebut juga tidak sejalan dengan asas tasamuh atau toleransi dalam beragama sebagaimana diajarkan oleh lslam.

Kepada pemerintah maupun pejabat negara dan siapapun yang mewakili institusi pemerintahan termasuk lembaga-lembaga ilmu pengetahuan yang berada di dalamnya, hendaknya mengedepankan sikap adil, objektif, dan mengedepankan posisi serta fungsinya sebagai pihak yang berada di atas semua individu, kelompok, dan golongan dalam menyikapi perbedaan penetapan I Ramadhan, 1 Syawal, dan 1 Dzulhijjah.

Setiap pemihakan dan pendiskriminasian terhadap satu golongan atas golongan lain sama dengan pengingkaran dan perlawanan atas prinsip kebebasan beragama dan menjalankan ibadah sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 dan perundang-undangan yang berlaku.

Pemaknaan pemerintah sebagai ulil-amri hendaknya diletakkan secara proporsional dan hati-hati, serta tidak dijadikan alat untuk mengekang, mengintimidasi, dan mendiskriminasikan warga negara yang ingin menjalankan ibadat sesuai dengan keyakinannya sebagaimana dijamin oleh ajaran agama dan konstitusi.

Kepada segenap umat lslam, diajak untuk mengedepankan toleransi, ukhuwah, dan sikap saling menghargai atas perbedaan dalam menjalankan ibadat termasuk perbedaan dalam waktu memulai dan mengakhiri ibadah puasa Ramadhan. Ukhuwah jangan dimaknai secara sempit sebagai penyatuan cara beribadah, tetapi dikembangkan ke hal-hal yang lebih luas untuk membangun tatanan kehidupan umat dan bangsa yang memberikan ruang untuk kemajuan dan membangun peradaban yang tinggi.

Kepada segenap Muslim diajak untuk memulai puasa dan ibadah lainnya di bulan Ramadhan dengan niat ikhlas karena Allah, mengikuti Sunnah Rasululullah, dan mewujudkan amal-amal lslami yang membawa pada kebaikan, kedamaian,  kemajuan, dan kebahagiaan dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan relasi antarumat manusia universal.

Jadikan puasa dan ibadah Ramadhan sebagai proses tranformasi spiritual ihsan yang membentuk keshalehan individual dan keshalehan sosial sehingga kehidupan di negeri ini bebas dari korupsi serta segala bentuk penyimpangan dan kerusakan, sebaliknya terwujud tatanan kehidupan dan keadaban yang serba utama.

Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadhan 1434 H, semoga Allah memberikan kekuatan, pahala, anugerah, dan ridla-Nya untuk kita semua.