Praktisi Pers Papua Nilai Kapolres Sorong Lakukan Pembredelan

JAYAPURA, SATUHARAPAN.COM - Praktisi Pers di Papua, Victor Mambor menilai larangan memberitakan penangkapan 106 aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di Sorong Kota sama saja dengan pembredelan atau pelarangan penyiaran yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Hal ini juga bertentangan dengan pasal 2 UU tersebut, yang menjamin kemerdekaan pers sebagai salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum selain hak pers atau jurnalis untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi,” kata Mambor dalam pesan singkat kepada satuharapan.com, hari Sabtu (19/11).

Mambor menambahkan, pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

“Tindakan Kapolres melarang pemberitaan itu tidak bisa dibenarkan sebab  pers berkewajiban memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; dan menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormat kebhinekaan,” katanya.

Sebelumnya, Kapolres Sorong Kota, AKBP Edfrie Maith mengaku telah bersepakat dengan jurnalis di Kota Sorong untuk tidak memberitakan penangkapan 106 aktifis KNPB di Sorong Kota saat hendak melaksanakan ibadah dalam rangka HUT VIII KNPB.

"Untuk giat tersebut saya sudah sepakat dengan rekan-rekan watawan yang lain tidak usah diekspos. Karena kegiatan mereka  ini memang sengaja agar diekspos keluar sehingga keberadaan mereka dianggap ada di Kota Sorong,” kata Kapolres Sorong Kota kepada Jubi melalui pesan singkatnya, hari Sabtu (19/11).

Kapolres Edfrie mengatakan telah bertemu dengan sejumlah wartawan di Mapolres Sorong Kota.

“Tadi saya sudah ketemu rekan-rekan watawan di ruangan saya untuk tidak memuat berita tentang mereka (KNPB)," kata Edfrie.

Editor : Eben E. Siadari