Pramono: UU MD3 dan Pilkada Beri Jokowi-JK Pelajaran Penting

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Politisi PDIP Pramono Anung Wibowo mengatakan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), serta Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) memberi pelajaran bagi Joko Widodo-Jusuf Kalla beserta seluruh elemen pendukungnya, untuk secepat mungkin membangun komunikasi, baik secara terbuka ataupun tertutup.

"UU MD3 dan Pilkada memberi pelajaran luar biasa bagi Jokowi-JK dan pendukungnya. Waktu tak banyak, komunikasi harus segera dibangun, baik terbuka ataupun tertutup," kata dia saat ditemui usai menghadiri Rapat Paripurna DPR RI Penutupan Masa Sidang I Tahun Sidang 2014, di Ruang Paripurna, Gedung Nusantara II, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (30/9).

Dia menyampaikan, politik selalu bergerak dinamis dari waktu ke waktu sehingga bisa berubah. "Kini saatnya, komunikasi dilakukan dengan partai bukan pendukung Jokowi-JK," kata Pramono.

Hal tersebut penting, karena menurut dia dalam sistem baru, dengan sistem paket, mau tidak mau syarat paket harus dipenuhi.

"Apalagi ada satu partai yang belum menyelesaikan persoalan internalnya," kata Pramono.

"Jadi, kalau berbicara keabsahannya, ini akan ada sembilan fraksi, kecuali satu fraksi yang lagi bermasalah itu bisa rekonsiliasi lalu mencalonkan, karena jumlah fraksi ke depan hanya sepuluh," Pramono menambahkan.

Dia pun meyakini akan terjadi proses regrouping di DPR RI ke depannya, karena perbedaan pendapat akan senantiasa terjadi, seperti dalam pembahasan UU MD3 dan Pilkada.

"Itu juga akan terjadi dalam pemilihan pimpinan DPR atau alat kelengkapan dewan," Pramono menjelaskan.

Saat ditanya, kekuatan Koalisi Merah Putih, Politisi PDIP itu mengungkapkan membangun bangsa tak bisa sendirian. "Dan kami harus sadar itu, seperti berpikir mengajak teman lain," dia menjelaskan.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja