Prancis Cari Bukti Obat Yang Dikirim Sampai ke Sandera di Gaza

TEL AVIV, SATUHARAPAN.COM-Prancis menginginkan bukti dari Hamas bahwa obat-obatan yang dikirim untuk sandera Israel yang ditahan oleh kelompok teror di Jalur Gaza telah sampai kepada mereka, kata anggota rombongan Menteri Luar Negeri Prancis, Stephane Sejourne, kepada The Times of Israel pada hari Senin (5/2) ketika diplomat tersebut mengunjungi negara tersebut.

Beberapa pekan setelah obat-obatan dikirim ke Jalur Gaza untuk para sandera yang ditahan di Gaza, negara-negara yang terlibat dalam operasi kompleks tersebut masih belum mengetahui apakah obat-obatan tersebut pada akhirnya akan sampai ke para tawanan.

“Kami tahu bahwa obat-obatan tersebut secara efektif masuk ke Gaza,” kata pejabat tersebut yang berbicara tanpa mau disebutkan namanya. “Modalitas pemindahan mereka ke para sandera ditangani melalui mediasi Qatar. Kami sekarang berharap untuk menerima bukti yang dapat diverifikasi bahwa obat-obatan tersebut telah sampai ke penerima manfaatnya.”

“Tanggung jawabnya terletak pada Hamas dan merupakan masalah pertukaran reguler dengan pihak berwenang Qatar,” lanjut pejabat itu dan mencatat bahwa Paris bekerja sama dengan Qatar dan mitra lain di kawasan mengenai masalah ini.

Kantor Perdana Menteri menolak berkomentar.

Sejourne bertemu dengan mitranya dari Israel, Menteri Luar Negeri, Israel Katz, yang meminta agar Prancis menekan Qatar untuk memberikan bukti bahwa obat-obatan untuk para sandera telah dikirimkan.

Sejourne menjawab bahwa Prancis sudah berupaya mendapatkan bukti dan memperingatkan jika ditemukan bahwa obat-obatan tersebut tidak dikirimkan sesuai janji, akan ada “konsekuensi serius,” lapor Channel 12, mengutip sumber yang hadir pada pertemuan tersebut.

Menyusul kesepakatan yang ditengahi oleh Qatar dan Prancis, Doha mengumumkan pada 16 Januari bahwa pengiriman obat-obatan untuk para sandera akan dimulai pada hari berikutnya dengan imbalan pengiriman bantuan medis dan kemanusiaan dalam jumlah besar untuk masyarakat Gaza.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan Komite Palang Merah Internasional tidak akan terlibat dalam kesepakatan tersebut dan Qatar akan menjamin pengiriman obat-obatan.

Prancis mengatakan pada saat itu bahwa kesepakatan tersebut menyerukan penyediaan pasokan obat-obatan selama tiga bulan untuk 45 sandera yang menderita penyakit kronis, serta obat-obatan dan vitamin lainnya. Sebagai bagian dari perjanjian tersebut, Israel meminta bukti visual pengiriman obat-obatan kepada setiap sandera.

Namun, masih belum ada konfirmasi resmi pengiriman obat-obatan tersebut.

Pada hari Minggu (4/2), perwakilan tim medis dan ketahanan dari Forum Sandera dan Keluarga Hilang mengatakan kepada Times of Israel bahwa mereka tidak memiliki informasi baru mengenai masalah ini.

Banyak sandera menderita penyakit kronis yang memerlukan pengobatan harian dan pemantauan medis rutin. Yang lainnya terluka selama penangkapan mereka. ICRC belum mengunjungi satupun sandera untuk memeriksa kondisi mereka dan memberikan perawatan medis yang diperlukan.

Sejourne, yang menjadi diplomat utama Perancis bulan lalu, juga bertemu dengan Netanyahu pada hari Senin (5/2) dan menggunakan kunjungan pertamanya ke Israel untuk mendesak pemerintah agar mengizinkan “gencatan senjata segera” dan “masuknya bantuan kemanusiaan secara besar-besaran” ke Gaza.

Berbicara kemudian pada konferensi pers, Sejourne mengatakan bahwa Perancis berperan sebagai “teman” untuk menyampaikan beberapa kebenaran kepada para pemimpin Israel yang “mungkin sulit mereka dengar.”

“Selama empat bulan ini, masyarakat Gaza hidup di bawah bom dan pengepungan yang hampir menyeluruh. Mereka kehilangan bantuan minimum yang diperlukan untuk mengobati luka mereka, melindungi diri dari epidemi, dan memberi makan diri mereka sendiri,” katanya.

Sejourne menekankan bahwa Prancis “sangat mendukung hak Israel untuk mempertahankan diri” setelah pembantaian yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober, di mana teroris membunuh sekitar 1.200 orang dan menculik 253 orang lainnya ke Gaza, sebagian besar warga sipil, sehingga memicu perang yang sedang berlangsung di Gaza. Pada saat yang sama, ia menyesalkan kematian dan kehancuran di wilayah kantong Palestina.

“Tragedi di Gaza harus diakhiri,” katanya. “Kami menyerukan agar hukum humaniter internasional dihormati oleh semua orang dan dilakukannya gencatan senjata yang segera dan langgeng serta masuknya bantuan kemanusiaan secara besar-besaran.”

Sejourne juga menyerukan “pembebasan segera dan tanpa syarat” dari 105 sandera yang tersisa yang diyakini ditahan oleh Hamas dan kelompok teror lainnya di Gaza sejak 7 Oktober. Tiga warga negara Prancis diyakini termasuk di antara mereka, katanya.

Sejourne bertemu pada hari Senin malam dengan Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, di kota Ramallah, Tepi Barat, dan dijadwalkan melakukan perjalanan ke Lebanon pada Selasa.

Jelang pertemuan tersebut, Menlu Perancis menyuarakan dukungannya terhadap Abbas dan PA. “Masa depan Jalur Gaza tidak dapat dipisahkan dari masa depan Tepi Barat, kita harus mempersiapkan masa depan ini dengan mendukung Otoritas Palestina,” kata Sejourne.

 “Ia harus memperbaharui diri dan mengerahkan kembali secepat mungkin di Jalur Gaza,” tempat Hamas merebut kekuasaan pada tahun 2007, tambahnya. “Saya ulangi: Gaza adalah tanah Palestina,” katanya.

Sejourne menyerukan “solusi politik yang komprehensif, dengan dua negara hidup berdampingan secara damai,” dan mendesak dimulainya kembali proses perdamaian “tanpa penundaan.”

Israel dan Palestina belum mengadakan perundingan perdamaian yang substansial selama lebih dari satu dekade. “Tanpa solusi politik, tidak akan ada perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah,” kata Sejourne.

Juga selama kunjungannya ke Yerusalem, Sejourne mengumumkan bahwa Prancis akan menyumbangkan 200.000 euro kepada Asosiasi Pusat Krisis Pemerkosaan di Israel, untuk membantu para korban Hamas menangani kekerasan seksual dan kejahatan seksual yang dilakukan pada 7 Oktober.

Laporan pemerkosaan dan kekerasan seksual telah berlipat ganda sejak 7 Oktober, dan pada awal Desember, Gilad Erdan, duta besar Israel untuk PBB, mengatakan Hamas menggunakan pemerkosaan dan kekerasan seksual sebagai senjata perang.

Sejourne bukan satu-satunya diplomat terkemuka Barat yang mengunjungi wilayah tersebut. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken tiba di Arab Saudi pada hari Senin untuk perjalanan ke Timur Tengah yang juga akan membawanya ke Mesir, Qatar, Israel dan Tepi Barat minggu ini. Blinken berharap bisa membuat kemajuan dalam potensi kesepakatan gencatan senjata. (ToI)

Editor : Sabar Subekti