Prancis Tolak Pengungsian Paksa Warga Gaza ke Mesir

KAIRO, SATUHARAPAN.COM-Diplomat utama Prancis, Stephane Sejourne, pada Minggu (4/2) mengatakan dia menolak “pengungsian paksa” warga Palestina ke Mesir dari Jalur Gaza, tempat pemboman Israel telah mendorong ratusan ribu orang ke perbatasan.

Pada awal kunjungan pertamanya ke Timur Tengah sebagai menteri luar negeri, Sejourne berbicara kepada rekannya dari Mesir Sameh Shoukry dalam konferensi pers bersama, mengakui kekhawatiran Kairo “atas pemindahan paksa ke wilayah Anda.”

“Kami sangat memahami kekhawatiran ini, dan dalam hal ini, posisi Prancis tetap sama: kami mengutuk dan akan menolak tindakan apa pun yang diambil ke arah ini,” lanjutnya.

Ketika mediator Qatar dan Mesir mendesak untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan penguasa Hamas di Gaza, Paris berupaya untuk memastikan “gencatan senjata tetapi juga mempersiapkan kembalinya Otoritas Palestina ke Gaza,” kata Sejourne.

Sejak tahun 2007, Hamas dan Otoritas Palestina telah memimpin pemerintahan yang saling bersaing, dengan Otoritas Palestina menguasai wilayah Tepi Barat yang diduduki di bawah kepemimpinan Presiden Mahmoud Abbas.

Mesir sejak bulan Oktober memperingatkan terhadap “pemindahan paksa” warga Gaza ke Semenanjung Sinai, dan menutup perbatasannya karena lebih dari separuh penduduk Gaza mencari perlindungan di kota Rafah paling selatan di Gaza, menurut PBB.

Israel telah memusatkan perhatiannya pada kota perbatasan tersebut sebagai target berikutnya dalam kampanyenya yang berupaya melenyapkan militan Hamas, yang pada tanggal 7 Oktober melancarkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang mengakibatkan kematian sekitar 1.160 orang, sebagian besar warga sipil, menurut penghitungan AFP berdasarkan pada angka r

Sebagai tanggapan, Israel melancarkan serangan militer besar-besaran yang telah menewaskan sedikitnya 27.365 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, menurut kementerian kesehatan Gaza.

Sejourne mengatakan dia mengatakan kepada Presiden Mesir, Abdel Fattah al-Sisi, pada hari Minggu tentang keinginan Prancis “untuk melakukan gencatan senjata kemanusiaan di Gaza dan memulai kembali perundingan untuk … solusi dua negara,” menurut sebuah postingan di media sosial.

Ketika ditanya tentang rencana Prancis untuk mengakui negara Palestina, menteri tersebut mengatakan bahwa langkah tersebut akan menandai “finalisasi proses politik.” Proses itu, katanya, “harus mengarah pada hal ini, itulah logikanya.”

“Pertanyaannya adalah kapan, pada saat apa dan dalam kondisi apa,” lanjutnya, seraya menambahkan bahwa Gaza akan “melekat pada negara Palestina di masa depan.”

Tentara Israel Klaim Serbu Fasilitas Latihan Hamas

Sementara itu, tentara Israel mengatakan pada hari Minggu (4/2) bahwa pasukannya telah menyerbu fasilitas pelatihan Hamas di Gaza di mana para militan bersiap untuk serangan tanggal 7 Oktober terhadap Israel.

Fasilitas di kota utama Khan Younis di wilayah selatan Palestina berisi model pangkalan militer Israel, kendaraan lapis baja, serta titik masuk ke kibbutzim, kata tentara dalam sebuah pernyataan.

Tentara juga menggerebek kantor Mohammad al-Sinwar, seorang komandan senior sayap bersenjata Hamas, Brigade Ezzedine al-Qassam.

Ia juga merupakan saudara laki-laki Yahya al-Sinwar, pimpinan Hamas di Gaza yang diyakini sebagai dalang serangan 7 Oktober.

Selama penggrebegan di kompleks al-Qadisiya di Khan Younis, pasukan tersebut bertemu dengan beberapa militan yang menembaki mereka, kata militer.

Para militan “dinetralkan” dengan tembakan penembak jitu, tembakan tank dan serangan udara, tambahnya.

Bersumpah untuk melenyapkan Hamas, Israel melancarkan serangan militer besar-besaran yang telah menewaskan sedikitnya 27.365 orang di Gaza, sebagian besar perempuan dan anak-anak, menurut kementerian kesehatan di wilayah yang dikuasai Hamas. (AFP)

Editor : Sabar Subekti