Presiden Ajak Lembaga Negara Upayakan Reformasi Hukum

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak kerja sama antarlembaga negara dalam mengupayakan reformasi hukum. Reformasi hukum yang salah satu tujuannya adalah menciptakan kepastian hukum menurut Presiden sangat diperlukan, agar Indonesia mampu bersaing di tingkat regional dan global. 

"Di era kompetisi seperti sekarang ini, kepastian hukum merupakan suatu keharusan bagi sebuah negara agar mampu bersaing di tingkat regional dan global. Untuk itu, sinergi dan kerja sama antar lembaga negara sangat penting dalam usaha kita bersama melaksanakan reformasi hukum dari hulu sampai hilir," kata Presiden Jokowi saat pertemuan silaturahim dengan Pimpinan Lembaga Negara di Istana Merdeka, hari Rabu (26/10).

Pemerintah sejak beberapa waktu lalu telah bertekad untuk mereformasi hukum di Indonesia secara total. Praktik penyelenggaraan hukum di Indonesia yang belum memenuhi harapan masyarakat menyebabkan Presiden Jokowi hendak mewujudkan reformasi hukum.

"Saya menyadari cita-cita sebagai negara hukum belum sepenuhnya terwujud dalam praktik penyelenggaraan negara maupun realita dalam kehidupan rakyat sehari-hari. Jika hal ini dibiarkan maka bisa memunculkan ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan pada hukum maupun pada institusi-institusi penegak hukum," katanya.

Oleh karenanya, selain bersinergi dengan sejumlah lembaga negara, Presiden Joko Widodo juga mengharapkan dukungan dari para lembaga tersebut untuk mengatasi salah satunya aturan perundangan-undangan yang dinilai tumpang tindih. Hal ini dilakukan guna menghasilkan produk hukum yang berkualitas.

"Berkaitan dengan penataan regulasi agar menghasilkan produk hukum yang berkualitas. Saya berharap kerja sama DPR dan DPD untuk mengatasi tumpang tindih peraturan perundangan-undangan ini bisa kita mulai untuk diselesaikan satu persatu," ajak Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengharapkan dukungan dari Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial guna memberantas mafia peradilan yang masih saja terjadi dalam penegakan hukum di Indonesia. 

Presiden meminta agar aparat penegak hukum mampu bekerja dengan penuh integritas.

"Berkaitan dengan reformasi lembaga penegak hukum, agar mampu berintegritas dan bekerja lebih profesional. Saya juga minta dukungan Mahkamah Agung dan KY (Komisi Yudisial) dalam memberantas mafia peradilan atau makelar kasus," katanya.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo juga sekaligus mendengarkan tanggapan dan masukan yang diberikan oleh para kepala lembaga negara yang hadir. 

Hadir dalam pertemuan tersebut di antaranya Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Mohammad Saleh, Ketua Mahkamah Agung Muhammad Hatta Ali, Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat, Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari, dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Azis. 

Sementara itu, tampak mendampingi Presiden dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (Setpres)

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja