Presiden: Berantas Korupsi dan Budaya Mark-Up Harus Dihapus

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM-Presiden Prabowo Subianto menyerukan pemberantasan segala bentuk praktik korupsi yang masih menjadi tantangan dalam pembangunan nasional. Seruan tersebut disampaikan Kepala Negara dalam arahannya pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN 2025-2029 di Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto, Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, pada hari Senin, 30 Desember 2024.

Presiden Prabowo mengatakan bahwa budaya mark-up proyek, penyelundupan, dan manipulasi anggaran harus dihapuskan karena merugikan negara dan rakyat. Ia menegaskan bahwa aparat pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan pengelolaan anggaran yang bersih dan transparan.

“Penggelembungan mark-up barang atau proyek itu adalah merampok uang rakyat. Kalau proyek nilainya 100 juta, ya 100 juta. Bikin rumah 100 juta ya 100 juta, ya jangan 100 juta dibilang 150 juta. Budaya ini harus dihilangkan,” kata Presiden dengan tegas.

Presiden Prabowo juga mendorong penerapan teknologi digital, seperti e-katalog dan e-government, untuk meminimalisir peluang korupsi dalam birokrasi. Presiden menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah, termasuk yudikatif dan legislatif, untuk bekerja sama demi menciptakan pemerintahan yang bersih.

“Kita harus hentikan kebocoran-kebocoran. Sekali lagi saya ingatkan aparat pemerintah sangat menentukan, aparat pemerintah sangat menetukan kebocoran-kebocoran untuk dihentikan,” ungkap Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya integritas dan komitmen seluruh aparat pemerintahan dalam melaksanakan tugas negara. Ia menegaskan bahwa Musrenbangnas harus menjadi momentum bagi para pemimpin dan pejabat pemerintah untuk introspeksi serta memperbaiki tata kelola pemerintahan.

“Saya katakan aparat pemerintahan kita gunakan (Musrenbangnas) ini untuk membersihkan diri, untuk membenahi diri,” kata Presiden.

Vonis pada Koruptor Harus Sejalan dengan Rasa Keadilan Masyarakat

Prabowo juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil terhadap pelaku korupsi. Presiden minta agar vonis yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi sejalan dengan rasa keadilan masyarakat. “Sudah jelas kerugian sekian ratus triliun vonisnya seperti itu. Ini bisa menyakiti rasa keadilan,” kata Presiden.

Prabowo Subianto mengatakan praktik penyelundupan, salah satunya komoditas tekstil di dalam negeri, merupakan bentuk ancaman bagi kedaulatan Indonesia. "Penyelundupan tekstil, misalnya, mengancam industri dalam negeri dan kehidupan ratusan ribu pekerja kita," katanya saat menyampaikan pengarahan pada Musrenbangnas RPJMN 2025-2029 di Kementerian PPN/Bappenas Jakarta, Senin.

Presiden juga menyoroti masalah kebocoran yang terjadi akibat praktik penyelundupan, baik dari luar maupun dalam negeri. "Penyelundupan dari warga dalam negeri adalah membahayakan kedaulatan Indonesia," katanya.

Kepala Negara menegaskan pentingnya membangun pemerintahan yang bersih demi menjaga kedaulatan bangsa dan melindungi kehidupan rakyat.

Untuk mengatasi hal ini, Presiden menekankan perlunya tindakan tegas terhadap pelaku penyelundupan. Ia menginstruksikan agar aparat pemerintah diberi kewenangan khusus untuk menghentikan ancaman tersebut.

Presiden bahkan mempertimbangkan langkah ekstrem seperti menenggelamkan kapal-kapal penyelundup, sembari meminta pandangan ahli hukum terkait pelaksanaannya.

Presiden juga mengajak seluruh aparat pemerintahan untuk bersinergi menghentikan kebocoran dan memastikan kedaulatan bangsa tetap terjaga, demi melindungi rakyat Indonesia.

"Indonesia harus mempunyai pemerintah yang bersih, Indonesia harus memiliki pemerintahan yang bersih," katanya menegaskan.

Editor : Sabar Subekti