Presiden Canangkan Gerakan Ekonomi Syariah

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mencanangkan Gerakan Ekonomi Syariah (GRES) di lapangan Monumen Nasional, Jakarta, Minggu (17/11) pagi.

Presiden SBY mengatakan, pencanangan Gerakan Ekonomi Syariah itu merupakan sejarah baru dalam agenda nasional. Melalui Gerakan Ekonomi Syariah, kata Presiden, pemerintah ingin masyarakat di seluruh tanah air berperan labih aktif dalam pengembangan ekonomi syariah.

Menurut SBY, sebagai negara muslim terbesar di dunia dan dengan semakin meningkatnya kelas menengah, Indonesia berpotensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Melalui GRES, Presiden optimistis edukasi dan sosialisasi potensi serta pemanfaatan ekonomi syariah di tanah air akan lebih meningkat lagi di masa mendatang.

“Lebih jauh lagi, kita juga ingin menjadikan negeri kita sebagai pusat keuangan syariah dunia sekaligus terintegrasi dengan sistem internasional berbasis syariah. Inilah salah satu esensi dari perwujudan Islam sebagai rahmatan lil alamin,” tegas Presiden. 

Dikatakan Presiden SBY, belajar dari fenomena krisis ekonomi dunia yang datang silih berganti, sudah selayaknya sistem, kebijakan dan etika perekonomian perlu diperbaiki dan dilengkapi.  

Presiden SBY menilai, sistem ekonomi syariah dapat menjadi salah satu solusi dalam mengurangi ataupun mencegah terjadinya krisis keuangan global. Sekaligus juga dapat meningkatkan resiliency ekonomi nasional terhadap dampak negatif gejolak keuangan global yang kita rasakan akhir-akhir ini.

“Aset industri perbankan syariah juga meningkat hampir 14 kali, atau rata-rata tumbuh 151 persen per tahun. Selain itu, sejumlah milestone penting sejarah keuangan syariah Indonesia juga telah kita wujudkan,” terang SBY.

Meskipun industri ekonomi syariah telah menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan, namun menurut Presiden SBY, ukuran industri keuangan syariah Indonesia baru sekitar 40 miliar dolar Amerika Serikat. Jumlah ini menurut Presiden masih sangat kecil bila melihat potensi yang dimiliki. 

Oleh karena itu, Kepala Negara mendukung upaya perumusan Cetak Biru Keuangan Syariah Indonesia. “Saya berharap cetak biru ini sejalan dengan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Jangka Panjang (RPJP). Selain itu, cetak biru juga perlu harmonisasi dengan sejumlah program nasional yang tengah kita galakkan saat ini, utamanya MP3EI,” ujar Kepala Negara. (Setkab)