Presiden dan Mendagri Arahkan Ahok Tak Kompromi dengan DPRD

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pertikaian pejabat daerah terkait persoalan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2015 di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tampak belum menemui jalan terang.

Demi menyelesaikan konflik yang kian nampak seperti benang kusut ini, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bersama jajaran pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siang tadi, Rabu (4/3) menemui pihak Kementerian Dalam Negeri.

Di Kemendagri, Ahok bertemu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Reydonnyzar Moenek untuk membahas kelanjutan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Seusai bertemu dengan pihak Kemendagri, Ahok menyatakan tetap tak akan kompromi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

“Mendagri dan Presiden tak menyuruh saya kompromi dengan DPRD. Yang mereka minta adalah Pemprov tetap gunakan e-budgeting dan semua anggaran harus sesuai dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Red) sesuai dengan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara, Red) untuk pembangunan DKI,” ujar Ahok saat ditemui seusai bertemu dengan pihak Kemendagri, di Gedung Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Rabu (4/3) siang.

Sementara perihal perselisihan Pemprov dengan DPRD, Kemendagri menegaskan esok (5/3) DPRD dan Pemprov akan dipertemukan untuk membahas pertikaian anggaran tersebut

Ahok juga menyatakan Kemendagri telah memiliki konsep solusi agar APBD DKI dapat diketok sesuai dengan frame waktu yang telah ditetapkan.

“Kalau terjadi perbedaan dengan dewan, Mendagri akan putuskan ini akan gunakan Perda atau Pergub. Itu aja,” ujar Ahok ketika ditanya perihal perbedaan versi APBD DPRD dan Pemprov. 

Editor : Bayu Probo