Presiden Diminta Segera Ganti Menteri di Bidang Teknis

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pengamat politik dari Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie Massardi, mengharapkan Presiden Joko Widodo segera merombak jajaran menteri di bidang teknis, terutama berkaitan dengan sektor perekonomian. Perombakan itu diharapkan terjadi sebelum memasuki tahun 2016.

Menteri di bidang teknis yang dimaksud seperti Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Pertanian. “Sebelum memasuki tahun 2016, saya lihat harus ada perombakan kabinet, agar masyarakat memiliki harapan baru pada Pemerintahan Presiden Jokowi,” ucap Adhie saat dihubungi satuharapan.com, hari Jumat (13/11).

Menurut dia, perombakan kabinet kembali dibutuhkan saat ini. Sebab, pada perombakan kabinet pertama kemarin, Presiden Jokowi kebanyakan mengganti menteri di bidang koordinatif, sementara kinerja pemerintahan sesungguhnya dijalankan oleh menteri di bidang teknis.

Dengan mengganti menteri di bidang teknis, dia berpendapat, langkah Presiden Jokowi dalam merealisasikan Nawacita dan Trisakti dapat lebih mudah.

“Pada perombakan kabinet pertama kemarin, Presiden kebanyakan merombak menteri di bidang koordinatif, seperti Menteri Koordinator (Menko) bidang Perkonomian, kemudian Menko Kemaritiman, serta Menko Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam). Sekarang waktunya Presiden mengganti menteri yang menjalankan fungsi teknis yang langsung bersentuhan dengan bidangnya,” ujar Adhie.

Ajak Menko Memilih

Lebih lanjut, Adhie menyampaikan, alasan lain jajaran menteri di bidang teknis juga harus segera diganti adalah  karena sejumlah menteri tidak bisa bersinergi dengan menteri koordinasinya. Salah satunya, Menteri BUMN, Rini Soemarno, yang terlihat tidak bisa bersinergi dengan Menko Perekonomian, Darmin Nasution.

Oleh karena itu, dia menyarankan , dalam perombakan kabinet yang akan datang, Presiden mengajak jajaran menko berdiskusi memilih nama yang tepat. Presiden harus memilih sosok yang bisa bersinergi untuk mewujudkan Nawacita dan Trisakti.

“Jangan seperti sekarang, setelah perombakan kabinet pertama kemarin, Menko Perkonomian terlihat tidak bisa bersinergi dengan Menteri BUMN. Rini Soemarno cenderung asyik sendiri,” kata Adhie.

“Kalau begini terus, posisi menko akan tidak jelas, tidak bisa bersinergi dengan menteri di bawahnya yang sibuk bekerja sendiri tanpa koordinasi,” dia menambahkan.

Wapres: Belum Waktnya

Meski wacana perombakan kabinet semakin santer terdengar di publik, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan saat ini belum waktunya bagi Pemerintah untuk mengumumkan perombakan kabinet.

"Ini masih sibuk, Presiden (akan) ke luar negeri, saya juga ke luar negeri (Filipina), mau pilkada juga, masih banyak hal. Ekonomi juga kita musti perhatikan. Kalau tidak mungkin, katakanlah kalau mau diganti ya pada saat lain," kata sosok yang akrab disapa JK itu seperti dikutip Antara, hari Jumat (13/11).

Rencana perombakan kabinet juga menjadi salah satu materi pembicaraan dalam pertemuan tertutup antara Presiden Joko Widodo-Wapres Jusuf Kalla dengan para petinggi partai pendukung, Kamis malam (12/11).

"Pertemuan partai pendukung Pemerintah dengan Presiden dan saya itu rutin. Bahwa masalah politik, soal reshuffle, menjadi bagian dari pembicaraan. Tetapi Presiden mengatakan itu belum waktunya," kata dia.

Kamis malam, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menggelar pertemuan tertutup dengan para pemimpin partai Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di Istana Kepresidenan.

Dalam pertemuan tersebut, Wapres mengatakan hanya membahas mengenai kondisi pemerintahan saat ini termasuk bidang ekonomi, politik dan hubungan internasional Indonesia.

"Semalam banyak hal dibicarakan, masalah ekonomi nasional, bagaimana internasional, bagaimana Presiden mau ke Istanbul dan bagaimana saya mau ke Manila. Kita perlu saran dari pimpinan partai," tutur JK.

Editor : Eben E. Siadari