Presiden Harap Media Asing Berkontribusi Positif Bagi Indonesia

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menghendaki media asing khususnya stasiun televisi memberi kontribusi positif bagi kecerdasan bangsa, karena Presiden menilai yang ada saat ini adalah banyak media terkadang memberitakan sisi keburukan Indonesia saja.

Oleh karena itu, Presiden berharap dalam perannya sebagai pemberi informasi, pers tak hanya kritis namun menyampaikan pemberitaan berimbang.  Presiden menyampaikan imbauan ini pada Selasa (5/8) di sela-sela menerima kunjungan Perdana Menteri Solomon,  Gordon Darcy Lilo di Istana Negara, Jakarta.

Menurut Presiden SBY, setiap hari dia mengaku baru dapat beristirahat tengah malam karena menganalisis semua saluran televisi internasional.

“Karena itulah, saya bisa membandingkan mana stasiun televisi internasional yang melakukan pemberitaan berimbang terhadap pemberitaan di dunia termasuk di Indonesia,” kata presiden.

Diakui politisi dari Partai Demokrat ini, berita yang buruk memang bisa jadi cambuk bagi bangsa Indonesia. Namun, juga tetap ada berita yang baik.  Presiden SBY menilai, media asing kebanyakan mengabarkan hal-hal negatif tentang Indonesia.

“Saya kadang-kadang melihat TV-TV internasional itu, negeri kita ini hanya diwartakan yang buruk-buruknya saja. Padahal maunya kita, kalau yang baik ya juga diwartakan," kata Presiden. 

Apabila berbicara mengenai media, maka pers di dalam negeri pun dikhawatirkan banyak pihak akan dikhawatirkan akan semakin mengkerdilkan nilai-nilai asli budaya bangsa, khususnya televisi yang bermuatan politik. Seperti tertuang pada pemberitaan satuharapan.com pada Sabtu (5/7) tatkala Paguyuban Wartawan Katolik Indonesia (PWKI) menyerukan agar pekerja pers dan lembaganya kembali pada hakikat kerja jurnalisme sebagai abdi masyarakat umum. Kekhawatiran serupa juga disampaikan Sultan Hamengkubuwono X dan Aliansi Jurnalis Independen.

Seruan yang diterima satuharapan.com pada Jumat (4/7) menyusul kemunculan beberapa produk pers yang mengabaikan kaidah dan etika jurnalistik. Sebab, produk tersebut menyebarkan informasi tak berimbang juga menyesatkan.

“Pers terjebak dalam permainan politis untuk memihak salah satu calon, sehingga menghasilkan produk kerja yang jauh dari kerja jurnalistik. Dan jelas, ini tidak mencerdaskan. Inilah pengkhianatan terhadap publik yang semestinya pers abdi masyarakat,” tulis Emanuel Dapa Loka ketua PWKI di Jakarta.  (setkab.go.id).

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja