Presiden Harus Libatkan KPK dan PPATK Dalam Pemilihan Kapolri

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Ray Rangkuti Direktur Lingkar Madani, Supriyadi Direktur Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Agus Sunaryanto Wakil Koordinator ICW memberikan keterangan terkait pemilihan calon Kapolri di Kantor ICW, Jalan Kalibata, Jakarta, Jumat (9/1).

Mereka menegaskan Presiden Joko Widodo harus melibatkan KPK dan PPATK dalam pemilihan kapolri baru.

Saat ini beredar nama sejumlah jenderal polisi bintang tiga dan dua yang masuk dalam bursa calon kapolri. Muncul kerisauan dari nama-nama para calon kapolri tersebut yang diduga memiliki rekening yang tidak wajar atau "rekening gendut."

Menurut mereka pemilihan kapolri sebaiknya tidak didasarkan pada politik dagang sapi atau politik balas budi. Penunjukan kapolri harus didasari pada aspek kepemimpinan, intergritas, rekam jejak, kapasitas, dan komitmen yang kuat dalam mendorong agenda reformasi dan anti korupsi.

Lebih jauh mereka menegaskan sebaiknya Presiden Joko Widodo juga tidak memilih figur kapolri hanya karena dianggap berjasa terhadap dirinya selama masa Pilpres maupun titipan partai tertentu. 

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja