Presiden: Ikhwanul Muslimin Tak Bisa Paksakan Gagasan pada Mesir

KAIRO, SATUHARAPAN.COM – Presiden Mesir, Abdel Fatah El-Sisi mengatakan bahwa kelompok Islam yang sekarang sebagai organisasi terlarang, Ikhwanul Muslimin, berhak untuk membela gagaasan mereka, tetapi tidak memungkinkan memaksakannya di Mesir.

El-Sisi mengatakan hal itu dalam wawancara dengan surat kabar Spanyol, El Mundo, sebelum perjalanan Eropa. Dia berbicara tentang nasib Ikhwanul Muslimin, masalah Sinai dan pemilihan parlemen.

El-Sisi mengatakan dia telah bekerja untuk "persamaan yang sulit" setelah memilih antara keamanan bagi 90 juta orang Mesir dan kekacauan, setelah setelah penggulingan mantan presiden Islamis, Mohammed Morsi.

"Jika saya tidak campur tangan, akan ada perang saudara," kata El-Sisi, seperti dikutip media Mesir, Al Ahram.

Menurut dia, koeksistensi adalah mungkin bagi pendukung Ikhwanul Muslimin, dan menegaskan bahwa negara tidak memerangi orang karena ide-ide mereka. Namun, pendukung Ikhwanul Muslimin harus tahu bahwa negara tidak akan berkomunikasi dengan mereka.

Ikhwanul Muslimin bisa menanyakan rakyat Mesir untuk memilih atau tidak  menerima ide-ide mereka, sebagai cara membela wacana mereka, tetapi mereka tidak bisa memaksakan pandangan mereka pada Mesir, katanya.

"Mereka belum melakukan ini, tapi mereka mulai mengerti," kata dia menambahkan.

Berbicara tentang penggunaan kekerasan terhadap Ikhwanul Muslimin, El-Sisi mengatakan, "Anda hanya dapat menggunakan kekerasan dengan mereka yang melakukannya pertama kali." Dia juga menekankan bahwa dia lebih suka lembaga peradilan dan negara saat berhadapan dengan Ikhwanul Muslimin.

Pemerintah telah melarang Ikhwanul Muslimin, gerakan yang telah berusia 86 tahun, dan menunjuk sebagai sebuah organisasi teroris. Namun kelompok ini kemudian menegaskan berkomitmen untuk aktivisme damai.

Ketika ditanya mengapa dia memperlakukan Ikhwanul Muslimin secara berbeda dengan mantan presiden Mesir, Hosni Mubarak dan Gamal Abdel Nasser, El-Sisi mengatakan, "karena skenario yang berbeda."

"Nasser tidak memberikan pilihan kepada Ikhwanul (Muslimin). Adapun Mubarak, dia membuat rekonsiliasi dan memungkinkan mereka untuk memainkan peran politik. Sekarang rakyat Mesir yang menolak partisipasi Persaudaraan," kata El-Sisi.

Ketika ditanya tentang tindakan keras yang dilakukan oleh pemerintah pada Ikhwanul sejak penggulingan Morsi itu, El-Sisi mengatakan "Saya berharap tidak ada kekerasan," dan meminta membandingkannya dengan fakta dan angka di Irak dan Suriah. Sejak musim panas tahun 2013, ribuan anggota dan pendukung Ikhwanul Muslimin telah ditangkap dan menghadapi pengasdilan.

Sinai di Luar Kendali?

Presiden Mesir itu secara eksplisit menolak klaim bahwa ada militan Negara Islam (ISIS / Islamic State of Iraq and Syria)) di Sinai. Dan dia mengatakan bekerja untuk melindungi warga sipil yang tinggal di Semenanjung.

Tentang tentara Mesir dikerahkan di Sinai, El-Sisi mengatakan bahwa mereka cukup untuk menangani teroris dalam batas-batas negara. "Kita tidak membiarkan merreka membuat propaganda membentuk negara di negeri ini, dan menggambar situasi virtual yang tidak sesuai dengan kenyataan," kata El-Sisi.

Tentara Mesir telah memerangi gerilyawan Islamis militan selama satu dekade yang telah muncul sejak penggulingan presiden Mesir pertama yang terpilih, pemimpin Ikhwanul Muslimin, Mohammed Morsi, di musim panas 2013 menyusul protes massa nasional melawan pemerintahannya.

Ratusan polisi dan tentara, serta warga sipil, terbunuh dalam serangan militan di bulan-bulan berikutnya. Kelompok militan Ansar Beit Al-Maqdis yang berbasis di Sinai mengklaim sebagian serangan terhadap tentara dan polisi di Semenanjung.

Dalam beberapa bulan terakhir, kelompok itu berjanji setia kepada kelompok militan ISIS yang menguasai sebagian  wilayah Suriah dan Irak.

Roadmap Politik

Berbicara tentang pemilihan parlemen Mesir yang telah lama ditunggu, El-Sisi mengatakan bahwa dia berencana pemilu berlangsung pada bulan Maret. Namun, proses itu dihentikan karena putusan pengadilan.

"Seperti yang saya janjikan kepada rakyat Mesir, pemilihan parlemen akan diadakan sebelum akhir 2015," kata El-Sisi.

Mahkamah Tinggi Konstitusi Mesir pada 2 Maret memerintahkan  perubahan bagian dari undang-undang pemilu yang mengatur pemilihan parlemen inkonstitusional, sehingga menunda pemilu yang direncanakan. Sebuah komite kabinet dibentuk untuk mengubah undang-undang pemilu mulai bekerja untuk membuat perubahan yang diperlukan.

Mesir tanpa parlemen terjadi sejak parlemen terpilih pada akhir 2011 dibubarkan pada bulan Juni 2012, menyusul putusan pengadilan yang menilai hukum yang mengatur pemilu tidak konstitusional.

Presiden El-Sisi memegang kekuasaan legislatif sampai terbentuk parlemen yang dipilih. Dan setelah parlemen terpilih, mereka akan memberikan suara kepada semua hukum yang dikeluarkan oleh El-Sisi dan pendahulunya, termasuk Presiden Sementara, Adly Mansour.