Presiden Irak Diprotes karena Cabut Pengakuan Kepala Gereja Katolik Khaldean

BAGHDAD, SATUHARAPAN.COM-Irak mengatakan pada hari Kamis (20/7) pagi akan memanggil duta besar Amerika Serikat atas pernyataan yang dibuat oleh juru bicara Departemen Luar Negeri AS tentang pemecatan kepala gereja Kristen di Irak.

Mengutip pernyataan kepresidenan, media pemerintah Irak mengatakan duta besar akan dipanggil setelah komentar yang dibuat oleh juru bicara Departemen Luar Negeri, Matthew Miller, terhadap pemerintah Irak.

Pada hari Selasa, Miller mengkritik keputusan presiden Irak untuk mencabut keputusan yang mengakui Kardinal Louis Sako, patriark Gereja Katolik Kasdim, sebagai kepala Gereja Kristen di negara itu.

"Saya akan mengatakan kami terganggu oleh pelecehan terhadap Kardinal Sako ... dan terganggu oleh berita bahwa dia telah meninggalkan Bagdad," kata Miller dalam konferensi pers.

“Kami menantikan kembalinya dia dengan selamat. Komunitas Kristen Irak adalah bagian penting dari identitas Irak dan bagian sentral dari sejarah keragaman dan toleransi Irak.”

Presiden Irak Cabut Pengakuannya sebagai Kepala Gereja

Aebelumnya, Catolic News Agency (CAN) memberitakan bahwa Kardinal Louis Sako, patriark Gereja Katolik Khaldea, hari Sabtu mengumumkan bahwa dia menarik diri dari kursinya di Baghdad setelah Presiden Irak, Abdul Rashid, mencabut dekrit yang mengakui dia sebagai kepala Gereja Kristen di Irak.

Sako mengatakan dia akan tinggal di sebuah biara di Kurdistan, wilayah otonom Irak, di mana dia akan terus memimpin Gereja Kasdim.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan 15 Juli, Sako menyebut tindakan presiden, yang mempertanyakan kemampuannya untuk mengontrol aset Gereja di negara itu, "belum pernah terjadi sebelumnya" dan "tidak adil".

“Sangat disayangkan bahwa kita di Irak hidup di tengah-tengah jaringan kepentingan pribadi yang luas, faksionalisme sempit, dan kemunafikan yang telah menghasilkan kekacauan politik, nasional, dan moral yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang semakin berakar sekarang,” tulis Sako. “Oleh karena itu, saya telah memutuskan untuk mundur dari markas patriarki di Baghdad.”

“Saya menyerukan kepada umat Kristiani untuk tetap dalam iman mereka, yang merupakan penghiburan, kekuatan, terang, dan kehidupan mereka, dan pada identitas nasional mereka sampai badai berlalu dengan bantuan Tuhan,” tambah Sako. “Semoga Tuhan membantu orang-orang Kristen dan Irak yang tak berdaya.”

Gereja Katolik Khaldea

Sako, 75 tahun, adalah anggota Dewan Kardinal, patriark Baghdad, dan kepala Gereja Katolik Khaldea, yang memiliki ratusan ribu anggota di seluruh dunia.

Gereja Katolik Khaldea adalah gereja ritus Timur yang memiliki persekutuan penuh dengan Tahta Suci. Diperkirakan ada 300.000 umat Katolik Khaldea di Irak, dan, menurut laporan Komisi Kebebasan Beragama Internasional AS, mereka merupakan 80% dari populasi Kristen di negara itu.

Ketika ISIS (Negara Islam Irak dan Suriah) menginvasi Irak, banyak orang Kasdim meninggalkan rumah mereka untuk mencari keselamatan di tempat lain di Irak atau di luar negeri.

“Kesyahidan adalah karisma/pesona Gereja Kasdim karena sejak didirikan telah mengalami penganiayaan oleh Persia, Muslim Arab, Mongol, Ottoman, dan hari ini oleh ekstremis seperti Al Qaeda dan ISIS,” kata Sako pada tahun 2021.

“Dalam satu malam di tahun 2014, 120.000 orang meninggalkan rumah mereka tanpa apa-apa, hanya dengan pakaian. Dan kami mengagumi bahwa tidak ada yang meninggalkan imannya. Tidak ada yang masuk Islam hanya untuk tinggal di rumah dan dilindungi. Mereka semua meninggalkan rumah mereka untuk pergi ke kota-kota lain di Kurdistan.”

Pernyataan yang mengakui Sako sebagai kepala Gereja di Irak dikenal sebagai “Keputusan Republik No. 147.” Itu dikeluarkan pada 2013 oleh mantan Presiden Irak, Jalal Talabani.

Menurut kantor pers Chaldean Patriarchate, pernyataan tersebut telah dikeluarkan sejak Abad Pertengahan dan masih merupakan cara yang sangat umum untuk mengakui legitimasi agama minoritas di wilayah tersebut saat ini.

Alasan Presiden Irak

Rashid mengklaim bahwa keputusan pencabutan keputusan itu dibuat untuk memperbaiki kesalahan konstitusional karena dia mengatakan sebagai presiden, dia tidak memiliki hak untuk mengangkat atau mengakui pemimpin agama. Rashid mengklaim bahwa pencabutannya tidak mengubah status Sako sebagai patriark sejak dia dipilih dan dikukuhkan oleh Paus Fransiskus.

Sako, bagaimanapun, mengklaim dia menjadi sasaran presiden dan bahwa keputusan itu adalah bagian dari upaya pemimpin minoritas Kristen Rayan al-Kildani untuk merebut otoritasnya dan mendapatkan kendali atas kantor dan aset Gereja.

Dalam surat tertanggal 10 Juli kepada presiden, Sako mengatakan bahwa dia mengajukan banding atas pencabutan dekrit tersebut ke pengadilan Irak. Sako memberi tahu Rashid: "Saya percaya nasihat hukum yang diberikan kepada Yang Mulia tidak benar dan ingin melemahkan status Anda dan komponen Kristen."

Para uskup Kasdim di AS, Eropa, dan Asia mengeluarkan surat mereka sendiri pada hari Senin (17/7) mendesak Rashid untuk membatalkan keputusannya.

“Cukup sudah ketidakadilan terhadap kami dan ketidakadilan terhadap orang-orang yang menderita ini dan Irak yang dijarah,” kata para uskup. “Kami dengan tegas menuntut agar Anda membatalkan keputusan untuk menarik Dekrit Republik dari Patriark Bahagia Kardinal Louis Sako, yang terkenal di Irak dan internasional karena integritas dan patriotismenya, di sekelilingnya kita semua berkumpul seperti tembok yang kuat, dan kita tidak mundur dari membela haknya dan hak anak-anak Gereja kita yang menderita dan harta warisannya yang dijarah, apa pun yang terjadi. Itu merugikan kami. Kami menganggap keputusan Anda ini sebagai pertimbangan yang buruk dan tidak bertanggung jawab, dan telah terbukti memalukan bagi martabat kami.”

Surat itu ditandatangani oleh Uskup Kasdim Amerika, Francis Qalabat, dari Detroit dan Emmanuel Shalita dari California.

Ini adalah perkembangan terbaru dalam konflik yang sedang berlangsung antara Sako dan Kildani, yang dikenal sebagai “Rayan the Chaldean.” Kildani adalah anggota parlemen Kristen Irak dan pemimpin kelompok paramiliter “Brigade Babilonia.”

Dalam suratnya, Sako menuduh Kildani memeras umat Kristen di Dataran Niniwe. “Kami sangat menderita karena tidak adanya kekuatan pencegah terhadap Babel, serta sikap diam pemerintah, diikuti dengan keputusan presiden yang tidak adil dengan mencabut Dekrit Republik (147), (sebagai langkah) yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Irak,” tulis Sako.

Pada tahun 2019, Departemen Keuangan AS memberikan sanksi kepada Kildani karena dia terlibat dalam “pelanggaran hak asasi manusia yang serius” dalam kapasitasnya sebagai kepala kelompok paramiliter.

Menurut Departemen Keuangan, kelompok Kildani “secara ilegal merebut dan menjual tanah pertanian” dan “penduduk setempat menuduh kelompok tersebut melakukan intimidasi, pemerasan, dan pelecehan terhadap perempuan.” Sebuah video diedarkan di antara kelompok hak asasi manusia yang memperlihatkan Kildani memotong telinga seorang tahanan yang diborgol, kata laporan Departemen Keuangan.

Menurut laporan ACI Mena, mitra berita Timur Tengah dan Afrika Utara CNA, Sako juga menuduh Kildani merebut kursi Kristen di Parlemen Irak tanpa perwakilan nyata bagi orang Kristen. Kildani telah membawa Sako ke pengadilan karena fitnah. Prosesnya sedang berlangsung. (Reuters/CNA)

Editor : Sabar Subekti