Presiden Izinkan Asing Buka Kilang Minyak di Indonesia

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersiap menghadapi persaingan di bidang sumber energi dan pangan. Menurutnya persaingan pada bidang tersebut tidak terelakkan lagi dalam 20 hingga 30 tahun mendatang tidak akan.

Dia menilai, bukan tidak mungkin komoditas energi dan pangan akan menjadi rebutan antar negara.

"Sejak sekarang kita harus membuat strategi besar ke depan, bagaimana energi kita, pangan kita, selalu saya sampaikan, fokus pada pangan dan energi. Karena energi dan pangan akan menjadi kompetisi untuk direbutkan negara-negara yang membutuhkan," ucap Presiden Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara Penandatanganan Kontrak Kegiatan Strategis Tahun Anggaran 2016 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Kementerian ESDM, hari Senin (29/2).

Presiden Jokowi mencontohkanmengenai penerapan strategi di bidang energy, pada saat harga minyak mentah jatuh, seharusnya dipikirkan bagaimana BUMN dan kementerian terkait melakukan pembelian.

"Terserah mau ditaruh di dalam negeri atau stok ditaruh di luar negeri. Tetapi pada saat harga seperti ini harusnya kita mesti beli," katanya.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi kembali mengingatkan Menteri ESDM, Sudirman Said bahwa negara harus membangun kilang baru dan memperbaiki kilang yang sudah ada. Menurutnya, Menteri ESDM membangun kilang.

Presiden menjelaskan bahwa negara manapun yang memiliki minyak mentah dapat membangun kilang di Indonesia, sehingga rantai pasokan tidak terlalu panjang dan tidak melalui trader dan trading.

“Negara manapun silakan, mau buat di Cilacap silakan, di Tuban, di Bontang, di Indonesia bagian timur silakan ataupun barat silakan. Karena  kebutuhan kita memang sangat banyak sekali. Jangan ditunda-tunda,” kata Presiden.

Percepat Tanda Tangan Kontrak

Sementara itu, dalam kaitannya dengan penandatanganan kontrak Kementerian ESDM, Presiden Jokowi kembali menegaskan bahwa tahun ini merupakan tahun percepatan kerja. Oleh karena itu, dia akan terus mendorong seluruh kementerian untuk mempercepat penandatanganan kontrak.

“Tidak usah seperti dulu-dulu. Kalau dulu tanda tangan pasti Juli, September, Agustus. Nanti kejar-kejarannya baru November-Desember," ujar dia.

Namun demikian, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa proyek-proyek yang akan dilaksanakan nanti harus mampu menyerap tenaga kerja lokal sebanyak-banyaknya. Dia mengatakan, kontraktor-kontraktor lokal harus terlibat, sehingga peredaran uang tidak kembali lagi ke Pemerintah Pusat.

“Uangnya harus ditinggal di daerah sehingga ekonomi daerah dapat berjalan. Sekali lagi, libatkan kontraktor kecil di daerah itu," ucapnya.

Terakhir, Presiden Jokowi memerintahkan Menteri ESDM beserta jajaran dan pihak-pihak terkait untuk bekerja cepat dan memantau terus berbagai proyek yang telah ditandatangani.

"Segera selesaikan. Jangan terlalu banyak didiskusikan, jangan terlalu banyak diseminarkan, dan jangan terlalu banyak dikaji. Lihat lapangan, lalu putuskan. Saya tegaskan kembali bahwa birokrasi harus menjadi sumber solusi," tuturnya.

Editor : Eben E. Siadari