SS: Dana Ketahanan Energi Tidak akan Pungut Uang Rakyat

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said (SS) usai konferensi pers Program Indonesia Terang, hari Minggu (28/2) kembali menegaskan, rencana Pemerintah untuk mengumpulkan Dana Ketahanan Energi (DKE) tidak lagi memungut dana dari masyarakat.

Menurut dia, DKE akan dikumpulkan dari sumber-sumber lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

“Persiapan untuk DKE sampai dengan saat ini adalah Peraturan Pemerintah dan kelembagaannya yang sedang disusun. Komunikasi dengan Komisi VII DPR RI terus intensif dilakukan,” kata Sudirman Said sebagaimana dikutip esdm.go.id, hari Senin (29/2).

“Kita terus berkomunikasi dengan Komisi VII dan mulai APBN-P ini mulai diisi, dan saya sering mengucapkan, enggak peduli berapa trilun pun, yang penting masuk dulu,” Sudirman menambahkan.

Setelah itu, lanjut Sudirman, mulailah sistem bekerja, uangnya mulai digunakan dan dari waktu ke waktu uangnya mulai diisi dan orangnya mulai direkrut. “Konsep DKE sudah matang dan diterima banyak pihak,” katanya.

Sudirman mengaku, untuk memulai kegiatan ini dana sebanyak Rp 2 hingga 3 trilun sudah cukup.

Mengenai mekanisme pungutan, Sudirman menjelaskan, bahwa pemerintah tidak lagi berpikir untuk memungut dari masyarakat.

“Iuran atau menghimpun dana itu datang dari APBN, datang dari Badan Usaha baik hulu maupun hilir, baik minyak maupun batubara,” katanya.

Dana Ketahanan Energi merupakan inisiatif Pemerintah untuk mengumpulkan dana yang bersumber dari APBN, premi pengurasan energi fosil (minyak, gas dan batubara), dari penggunaan bahan bakar fosil, dana dari badan usaha bidang energi tidak terbarukan serta dari dana hibah.

Dana tersebut akan dipergunakan untuk berbagai kegiatan produktif antara lain, melistriki daerah tertinggal berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT), pembangunan infrastruktur energi, insentif pengusahaan EBT dan peningkatan SDM dan Ristek, termasuk pilot project.

Editor : Eben E. Siadari