Presiden Jangan Lupa Reshuffle Puan Maharani

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Reshuffle atau perombakan menteri dalam Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla kembali menjadi wacana, menyusul sorotan tajam publik terhadap kinerja menteri setelah enam bulan menjabat.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengisyaratkan bakal ada perombakan kabinet dalam beberapa bulan ke depan. Menurut dia, hal tersebut diperlukan demi meningkatkan kinerja kabinet.

Menanggapi hal tersebut, pengamat kebijakan publik dari Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung Idil Akbar mengatakan sosok menteri yang harus mendapat perhatian dalam perombakan kabinet kali ini adalah yang berhubungan dengan bidang kesejahteraan masyarakat, seperti Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani dan Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa.

“Saat ini menurut saya yang paling krusial adalah bidang kesejahteraan. Kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) sudah menciptakan kenaikan pada bahan pokok lainnya, jadi saya pikir selain menteri di bidang ekonomi, yang di bidang kesejahteraan juga ikut bertanggungjawab atas masalah ini,” kata Idil kepada satuharapan.com, Selasa (5/5).

Menurut dia, apa yang dilakukan Menko PMK dan Mensos dengan mengeluarkan ‘Kartu Sakti’, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), tidak sepadan dengan kebutuhan yang harus dipenuhi masyarakat Indonesia setiap hari. Kartu-kartu tersebut juga dinilai tidak menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia.

“Kalau memang tiga kartu itu menjawab kebutuhan rakyat, tidak akan ada rakyat yang teriak karena sulit hidup atau protes karena semakin tingginya harga berbagai macam kebutuhan pokok,” ujar Idil.

Pil Pahit Seperti Apa?

Oleh karena itu, Idil meminta Presiden Jokowi tidak menjadikan ucapan ‘demi sebuah perubahan dibutuhkan pil pahit, kesabaran, dan pengorbanan’, untuk mempersempit ruang hidup rakyat secara menyeluruh. Terlebih, menjadi pembenaran agar rakyat lebih mengencangkan ikat pinggang.

“Pil pahit dan pengorbanan seperti apa lagi yang harus ditanggung rakyat saat ini? Dan seberapa besar Pemerintah bisa menjamin bahwa pil pahit itu akan berasa manis dan pengorbanan akan dipastikan jadi kebahagiaan?,” tutur Idil.

Menurut dia, fakta dan keadaan yang dihadapi rakyat Indonesia saat ini sudah menjadi masalah tersendiri di masa mendatang. “Jadi seharusnya pemerintah berperan mencegah hal itu terjadi,” ujar pengamat kebijakan publik dari UNPAD Bandung itu.

Dia pun menila, enam bulan Kabinet Kerja berjalan sudah cukup untuk mendapat evaluasi, sejauh mana kemampuan menteri berjalan progresif, minimal menaruh pondasi penting bagi implementasi program yang berorientasi pada kepentingan rakyat.

“Rakyat bersandar pada janji Pemerintah melakukan percepatan mengatasi persoalan yang dihadapi rakyat selama ini. Janji itulah yang dipegang dan harus segera direalisasikan ,” kata Idil.

Mentan dan Menteri KKP

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron mengatakan dua menteri yang merupakan mitra kerja Komisi IV DPR RI, Menteri Pertanian  (Mentan) Amran Sulaiman dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti layak dipertimbangkan untuk diganti.

"Mentan dan Menteri KKP layak dipertimbangkan untuk di-reshuffle," kata Herman saat dihubungi, pada Selasa (5/5).

Menurut dia, kedua menteri itu belum menunjukkan indikator yang bisa dijadikan acuan bagi kesejahteraan masyarakat. "Ukuran dari keberhasilan pemerintah adalah bisa mensejahterakan rakyat, Tidak dengan hanya meledaklkan kapal semata, tidak hanya dengan membuat kebijakan melarang menggunakan pukat tanpa ada solusinya," kata politisi Partai Demokrat itu.

Untuk Mentan, kata dia, belum mampu menjaga stabilitas harga beras sehingga masyarakat masih merasakan mahalnya harga beras. "Pencapaian swasembada pangan, stabilisasi harga belum bisa dilakukan dan tidak hanya bisa menyalahi pihak lain," ujar Herman.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja