Loading...
EKONOMI
Penulis: Melki Pangaribuan 13:37 WIB | Selasa, 24 Januari 2017

Presiden Jokowi akan Ratas Harga Gas Industri

Presiden Joko Widodo (kelima kiri) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (keempat kanan) menyampaikan arahan pada rapat terbatas tentang Integrasi Penyaluran Subsidi Energi dengan Program Kartu Keluarga Sejahtera di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (13/1). Presiden menekankan agar subsidi energi meliputi Bahan Bakar Minyak (BBM), elpiji 3 kg dan listrik harus tepat sasaran yaitu kepada rakyat miskin, usaha kecil, dan usaha mikro yang layak dibantu. (Foto: Antara)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi), diagendakan memimpin rapat terpatas (ratas) dengan topik "Harga Gas untuk Industri" di Kantor Presiden, Jakarta, hari Selasa (24/1).

Ratas diagendakan pukul 14.00 WIB. Sebelumnya ratas terakhir dengan topik "Kebijakan Penetapan Harga Gas untuk Industri" dilaksanakan pada bulan Oktober 2016, di kantor Presiden, Jakarta, hari Selasa (4/10).

Pada waktu itu, Presiden Jokowi mengatakan, secara perhitungannya harga gas untuk industri di Indonesia bisa berkisaran antara US$ 5-6 per Million Metric British Thermal Unit (MMBTU).

"Untuk itu saya minta dilakukan langkah-langkah konkrit agar harga gas kita lebih kompetitif. Saya kemarin hitung-hitungan, hitung-hitungan ketemunya saya kira antara 5 dollar sampai 6 dollar nanti. Kalau tidak angkanya itu tidak usah dihitung saja. Syukur di bawah itu," kata Jokowi di kantor Presiden, Jakarta, hari Selasa (4/10/2016).

Kebijakan mengenai harga gas tersebut menjadi perhatian sejumlah menteri terkait untuk segera merealisasikan hitungan Presiden Jokowi. Waktu itu ditargetkan finalisasi harga gas ini bisa diselesaikan selambat-lambatnya pada akhir November 2016. Namun molor hingga pada awal tahun ini dan pembahasan harga gas untuk industri kembali digelar sore ini.

Sekretaris Kabinet (Seskab), Pramono Anung, memastikan harga gas untuk industri di Indonesia yang akan ditekan hingga di bawah US$ 6 per Million Metric British Thermal Unit (MMBTU) pada akhir November 2016.

Hal itu dikatakan Pramono kepada wartawan usai rapat terbatas di kantor Presiden, Jakarta, hari Selasa (4/10/2016).

Pramono mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menugaskan kepada Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan, Menteri Perindutrian Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menghitung ulang harga gas, baik untuk industri maupun untuk keperluan lainnya.

Pramono menambahkan, bahwa Presiden menugaskan agar finalisasi harga gas ini bisa diselesaikan selambat-lambatnya pada akhir November (2016) ini dan harganya dari US$ 9,5 dolar/mmbtu ditekan harus di bawah US$ 6/mmbtu.

"Hari ini bapak Presiden dan bapak Wakil Presiden memimpin rapat satu ratas mengenai penetapan harga gas baik untuk industri maupun untuk keperluan lainnya. Tadi bapak Presiden menugaskan kepada Menteri Perekonomian, Menko Maritim, Menteri Perindustrian dan Menkeu agar finalisasi harga gas ini bisa diselesaikan selambat-lambatnya pada akhir November pada tahun ini. Dan harganya dari US$ 9,5 ditekan harus di bawah US$ 6," kata Pramono.

"Dan nanti harga gas untuk kebutuhan dalam negeri atau ekspor dibuat sama, sehingga dengan demikian pengaturannya akan menjadi lebih mudah," dia menambahkan.

Pramono mengatakan, secara khusus Menperin juga ditugaskan, karena orientasi Presiden untuk pengembangan industri ke depan tidak lagi bergantung pada luar, maka Menperin ditugaskan untuk pengembangan industri turunan dari petrochemical atau gas yang ada.

Harga Gas RI Tertinggi

Menurut informasi yang diperoleh Presiden Jokowi, harga gas bumi di Indonesia masih sangat tinggi dibandingkan dengan negara-negara yang lain terutama di Asia.

"Jadi harga gas di Indonesia tertinggi mencapai US$ 9,5 per mmbtu. Itu pun harga yang masih dikisaran US$ 11-12, yang ini juga perlu menjadi PR (pekerjaan rumah) kita semuanya. Sementara harga di Vietnam misalnya hanya 7 dollar, di Malaysia 4 dollar AS, di Singapura 4 dollar per mmbtu," kata Jokowi saat ratas waktu silam.

Jokowi mengatakan, Indonesia mempunyai cadangan minyak bumi dan gas (migas) yang cukup banyak dibandingkan Vietnam, Malaysia, dan Singapura. Dia meminta sektor migas dibenahi untuk mendorong daya saing industri dalam negeri.

"Padahal negara kita mempunyai potensi cadangan Migas, cadangan gas bumi yang cukup banyak, sangat banyak, dan sebaliknya negara-negara tersebut baik Vietnam, Malaysia, Singapura ini dapat dikategorikan mengimpor gas bumi," kata Jokowi.

"Oleh sebab itu hal ini perlu segera kita benahi karena implikasinya sangat besar pada kemampuan daya saing industri kita terutama industri keramik, industri tekstil, industri petrokimia, industri pupuk, industri baja, yang sangat banyak menggunakan gas."

"Jangan sampai produksi industri kita kalah bersaing hanya gara-gara masalah harga gas kita yang terlalu mahal," kata suami Ibu Negara Iriana.

Dalam kesempatan itu Jokowi juga meminta untuk dilakukan penyederhanaan dan pemangkasan rantai pasok sehingga lebih efisien. "Saya minta agar dijaga juga, dikalkulasi, ini terkait dengan iklim investasi di sektor gas bumi kita," katanya.

Jokowi menambahkan bahwa harga gas harus tetap menarik investor investor untuk investasi di sektor hulu serta mendukung pembangunan infrastruktur, transmisi, dan distribusi.

"Pertimbangkan pula aspek keberlanjutan di semua sisi, baik sisi investasi maupun sisi memperkuat daya saing industri kita," katanya.

Editor : Eben E. Siadari


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home