Presiden Jokowi: BPK Dorong Akuntabilitas Keuangan Negara

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, mengatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berperan meningkatkan akuntabilitas keuangan negara agar berbagai pos anggaran yang telah dilakukan bisa dioptimalkan untuk kesejahteraan rakyat.

"Dalam hal pemeriksaan keuangan, BPK selama ini telah mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas keuangan negara," kata Presiden dalam pidatonya di rapat paripurna Sidang Tahunan MPR 2015 di Jakarta, Jumat (14/8).

Menurut Jokowi, panggilan akrab Presiden, sebagai lembaga negara, BPK telah bekerja cermat dan selalu memastikan pengelolaan keuangan negara digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Setahun terakhir, ia mengatakan, BPK semakin meningkatkan prioritas pemeriksaannya pada program-program yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat.

"Khususnya untuk menilai aspek ekonomi, efisiensi, efektivitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan," kata Presiden.

Sebelumnya dalam bidang anggaran, Presiden Joko Widodo meminta asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 ditetapkan secara realistis mengikuti perkembangan ekonomi terkini.

"Asumsi dasar ekonomi makro (diharapkan) mengikuti perkembangan ekonomi terkini. Kita ingin nantinya semuanya dipasang secara realistis," kata Presiden ketika memimpin rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/8).

"Subsidi listrik, bahan bakar minya (BBM) dan nonenergi harus lebih dikalkulasi lagi agar tepat sasaran," kata Presiden saat itu.

Sementara itu, Wakil Presiden (Wapres), Jusuf Kalla, mengatakan, subsidi hanya sekitar sembilan persen dari anggaran yang terdapat dalam RAPBN 2016.

"Subsidi tahun depan kira-kira hanya 9 sampai10 persen (dari anggaran pemerintah)," kata Jusuf Kalla dalam acara Arahan dan Dialog dengan Wapres di Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, Rabu (29/7).

Dalam paparan Wapres tersebut menyebutkan, jumlah tersebut terbagi atas tiga persen untuk subsidi BBM, dua persen untuk subsidi listrik, dan empat persen untuk subsidi nonenergi.

Dengan demikian, Wapres mengemukakan bahwa kecermatan dan ketepatan dalam implementasi anggaran merupakan kunci sukses peran APBN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.(Ant)

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja