Presiden Jokowi Diminta Klarifikasi Kabar Pencopotan Buwas

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Presiden Joko Widodo diminta mengklarifikasi kabar pencopotan Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Mabes Polri). Sebab, kabar tersebut pertama kali keluar dari lingkungan Istana Kepresidenan.

"Saya rasa Presiden Jokowi harus menyampaikan secara resmi dan tidak bisa tenang begitu saja," kata Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mulfachri Harahap saat dihubungi, di Jakarta, hari Kamis (3/9).

Menurut dia, klarifikasi kabar tersebut perlu dilakukan demi menjaga stabilitas kinerja Polri. Dia khawatir, kabar tersebut justru membuat kondisi kerja Polri jadi kurang kondusif. "Kalau tidak ada penjelasan resmi, situasi ini akan semakin liar dan mengganggu Polri dalam menjalankan tupoksinya karena ini berhubungan dengan penegakan hukum," tutur Mulfachri.

Kabar terkait pemberhentian Komjen Polisi Budi Waseso dari Kepala Bareskrim Mabes Polri hangat diperbincangkan sejak hari Rabu (2/9) pagi. Kabar tersebut beredar setelah Kepala Polri, Jenderal Polisi Badrodin Haiti, dipanggil Presiden Joko Widodo, hari Selasa (1/9).

Meski belum ada pernyataan resmi hingga berita ini diturunkan, Komjen Polisi Budi Waseso disebut-sebut akan menduduki jabatan di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Setelah kabar tersebut beredar, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Luhut Binsar Pandjaitan, berkomentar Presdien Jokowi dan Wakil Presiden JK telah mengingatkan para penegak hukum agar tidak membuat kegaduhan.

"Kalau mau menindak secara hukum silakan, tapi bisa dilakukan dengan arif tanpa terlalu dipublikasikan. Tapi untuk saat ini saya belum berani komentar," kata Luhut.

Namun, Luhut mengaku belum mengetahui kebenaran kabar tersebut. “Saya belum tahu. Kalau itu betul, ya, kira-kira begitu. Nanti malam saya komentar,” kata dia.

Editor : Sotyati