Presiden Jokowi Gelar Video Conference dengan TKI

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar video conference dengan para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berada di 7 (tujuh) negara pada Minggu (30/11) sore.

Dalam video conference itu, Presiden menerima keluhan dari sejumlah TKI mengenai Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) yang dianggap menyulitkan. Setelah itu, Presiden Jokowi memutuskan KTKLN yang sebelumnya wajib dimiliki TKI yang bekerja di luar negeri.

“Saya hanya ingin menyampaikan satu saja, yang terakhir,  KTKLN dihapus, sudah,” kata Presiden di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta pada Minggu (30/11) sore saat menanggapi permintaan para TKI dari berbagai negara, yakni  Singapura, Malaysia, Mesir, Taiwan, Hongkong, Korea Selatan, dan Brunei Darussalam itu. yaitu,

Sebelumnya, para TKI menilai KTKLN telah membuat sejumlah orang memeras mereka dan memunculkan pungli.

“Yang kita minta penghapusan Pak, bukan direvisi karena KTKLN telah membebani baik secara moril maupun materil,” kata perwakilan TKI Brunei Darussalam.

Presiden Jokowi mengaku sudah banyak mendengar bermacam permasalahan mengenai TKI yang berada di luar negeri, tetapi ia ingin sekali mendengar secara langsung dari seluruh TKI yang ada.

“Saya tahu bahwa masalah-masalah yang ada itu sekitar apa, saya ngerti. Misalnya, masalah gaji yang tidak dibayar, beban kerja yang tidak sesuai, kemudian ada lagi, majikan yang tidak sesuai, kemudian ada kekerasan fisik, kemudian ada pelecehan seksual,” kata Jokowi.

Presiden menegaskan, pemerintah harus memulai sesuatu yang tegas.

“Saya kira itu yang ke depan yang ingin kita lakukan sehingga yang namanya perlindungan terhadap TKI kita, proteksi terhadap TKI kita yang berada di luar negeri dan ini memang harus dimulai dari proses rekrutmen di tanah air sampai berada di negara-negara di luar kita, negara penempatan sehingga betul-betul semuanya berada pada posisi yang terlindungi, posisi yang nyaman dalam bekerja,” ujar Jokowi.

Presiden Jokowi berharap TKI tidak lagi menghadapi masalah-masalah yang berat. (setkab.go.id)

Editor : Bayu Probo