Presiden Jokowi Ingin Perjanjian Ekspor Segera Selesai

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Presiden Joko Widodo menargetkan perjanjian internasional dengan negara atau institusi lain untuk meningkatkan ekspor dapat terselesaikan paling tidak akhir 2020.

"Yang penting menurut saya segera diselesaikan dan akhir 2020 ini bisa diselesaikan," kata Presiden Jokowi ketika memimpin rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (30/10).

Pada awal sambutan pembukaannya, Presiden Jokowi mengingatkan adanya ancaman kondisi ekonomi makin sulit dan bahkan mengarah ke resesi pada 2020.

Kunci untuk mengantisipasi kondisi itu, menurut Presiden Jokowi adalah peningkatan ekspor dan investasi.

Kepala Negara menyebutkan Indonesia telah menyelesaikan perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif (CEPA) dengan Australia.

"Ini harus diteruskan dengan negara-negara lain. Yang penting menurut saya segera diselesaikan dan akhir 2020 ini bisa diselesaikan," katanya.

Ia meminta tim perunding harus disusun yang fixed atau tidak ganti-ganti.

"Kemudian penyelesaian dan eksekusi lapangan juga harus terus dikerjakan, yakni dengan Uni Eropa. Ini nanti akan berkaitan dengan peningkatan ekspor," kata Jokowi.

Ia mengingatkan juga perlunya segera diselesaikan Perjanjiam Kerja sama Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) Indonesia dengan Anggota ASEAN plus enam negara.

"Termasuk di dalamnya India, China Korsel, Jepang, Australia dan Selandia Baru," katanya.

Ia menyebutkan Indonesia belum memiliki perjanjian perdagangan dengan mereka sehingga ia minta agar segera diselesaikan.

"Dalam akhir tahun depan harus rampung sehingga yang berkaitan dengan ekspor bisa kita lakukan," tegasnya.

Jokowi juga mengingatkan perlunya penyelesaian perjanjian perdagangan dengan negara-negara Afrika.

"Ini penting sekali, Afrika, tolong dilihat," kata Presiden Jokowi.

Hilirisasi Produk Ekspor Dipercepat

Presiden Jokowi meminta tim ekonomi Kabinet Indonesia Maju mempercepat transformasi ekonomi menuju sebuah industrialisasi dan hilirisasi produk-produk ekspor.

"Dari yang sebelumnya kita ekspor bahan mentah baik nikel, bauksit, alumina, dan batu bara, satu per satu harus kita tata agar kita mengekspor dalam bentuk setengah jadi atau kita paksa ke barang jadi," katanya.

Rapat kabinet terbatas beragendakan penyampaian program dan kegiatan di bidang perekonomian.

Sebelum mempersilakan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan program dan kegiatan dimaksud, Presiden Jokowi menyampaikan beberapa hal penting termasuk pentingnya mempercepat hilirisasi produk ekspor.

"Inilah sebuah nilai tambah yang memberikan daya saing kepada negara kita dan saya minta langkah-langkah percepatan segera dilakukan," katanya.

Percepatan tersebut, menurut Jokowi, termasuk insentif industri bagi usaha kecil menengah (UKM) dan industri di perdesaan.

"Kalau kita bisa menyentuh ini, ini akan memberikan dampak yang besar terhadap ekonomi kita," katanya.

Presiden Jokowi juga mengingatkan adanya regulasi di bidang perekonomian yang menghambat investasi dan ekspor.

"Ini harus dilihat betul agar segera ditindaklanjuti apa yang telah kita rencanakan mengenai penerbitan Omnibus Law," katanya.

Ia menyebutkan pemerintah sudah mulai mengerjakan hal itu sekitar 2 bulan lalu.

"Ada 74 UU di situ yang akan kita kerjakan. Saya kira Pak Menko Perekonomian sudah paham tentang ini," katanya.

Presiden Jokowi meminta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengkoordinasikan hal itu dengan menko yang lain yang berkaitan.

"Segera kita identifikasi dan pangkas sehingga betul-betul bisa dikerjakan dengan cepat," kata Presiden Jokowi. (Ant)