Presiden Jokowi Ingin Standar KPK Diterapkan di BNN

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Presiden Joko Widodo menginginkan agar sejumlah standar yang ada di KPK dapat diterapkan di Badan Narkotika Nasional (BNN), oleh Kepala BNN yang baru Heru Winarko.

"Ya, kita ingin agar BNN ini nantinya memiliki standar-standar yang baik seperti yang mungkin Pak Heru sudah lakukan di KPK. Ada standar-standar yang dibawa dari KPK ke BNN," kata Presiden di Istana Negara Jakarta, Kamis (1/3).

Presiden pada hari ini melantik Irjen Pol Heru Winarko sebagai Kepala BNN, menggantikan Komjen Pol Budi Waseso yang memasuki masa pensiun. Heru sebelumnya adalah Deputi Penindakan KPK sejak 15 Oktober 2016.

"Baik standar mengenai `governance`, standar tata kelola organisasi dan yang paling penting sisi integritas, karena di situ peredaran narkobanya, duitnya gede sekali, omsetnya gede sekali. Gampang menggoda orang untuk berbuat tidak baik," kata Presiden.

Presiden mengakui, bahwa Heru akan mengalami banyak tantangan dalam memimpin BNN, apalagi menyusul banyaknya kapal berbendera asing yang membawa barang ilegal tersebut ke perairan Indonesia.

"Yang jelas semakin sedikit barang-barang yang masuk, narkoba yang masuk, akan semakin baik. Kemudian juga bisa menurunkan sebanyak-banyaknya pengguna narkoba. Artinya juga dari sisi rehabilitasi, tetapi juga dari sisi pencegahan agar barang tidak masuk juga baik," kata Presiden.

Sedangkan Budi Waseso (Buwas), sebelum pelantikan mengaku bahwa Heru sudah menjadi orang terbaik yang dipilih oleh Presiden. Sebelumnya beredar nama Deputi Bidang Pemberantasan BNN Arman Depari dan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Irjen Ari Dono, digadang-gadang sebagai calon Kepala BNN.

"Pilihan terbaik yang sudah dipilih oleh Pak Presiden pasti pengganti saya akan lebih baik dari saya, dan ini memang pasti ya harapan kita karena menghadapi narkotika itu memang harus orang-orang memang memiliki integritas dan mental yang bagus, profesional, nah itu harus," kata Buwas.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan seusai pelantikan mengatakan, salah satu budaya di KPK yang bisa diterapkan di BNN adalah slogan KPK "Berani Jujur Hebat".

"Kalau salah adalah salah, kalau benar adalah benar. Kemudian transparansi, salah satu pencegahan utama dalam pencegahan korupsi tidak akan mungkn korupsi kita hilangkan tanpa ada transparansi lalu harus religius, banyak sekali, ada 10 mungkin tidak usah saya terangkan di sini," kata Basaria.

Basaria menilai, Heru selama ini bekerja dengan profesional dan punya komunikasi yang bagus dengan anak buahnya.

"Selama bekerja di KPK ada peningkatan terhadap anak buah, komunikasi sesama bagus. Kita harapkan nanti saat beliau ada di BNN akan membawa perubahan-perubahan, paling tidak cara kerja dan etika seperti di KPK bisa diberlakukan di sana. Beliau jadi agen-agen perubahan nanti, membawa nuansa seperti yang ada di KPK diterapkan di BNN, itu yang paling utama kita harapkan," kata Basaria.

Basaria juga tidak menutup kemungkinan kerja sama antara KPK dan BNN akan terjalin lebih dekat.

"Kerja sama antara BNN dan kita akan kita tingkatkan. Korupsi itu hampir sama dengan narkotika, pertama sedikit lama-lama semakin banyak, sama dengan korupsi juga akhirnya serakah," kata Basaria.

Heru adalah, lulusan Akademi Kepolisian 1985. Heru pernah menjabat sebagai staf Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan bidang Ideologi dan Konstitusi pada 2015 sebelum bertugas di KPK.

Pada 2012, ia pernah menjabat sebagai Kapolda Lampung maupun bertugas di Direktorat Ekonomi Khusus Mabes Polri pada 2009 dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri pada 2010.

Heru juga telah dianugerahi sejumlah tanda jasa antara lain Satya Lencana Kesetiaan VIII, Satya Lencana Kesetiaan XVI, Satya Lencana Kesetiaan XXIV, Satya Lencana Dwidja Sistha, Satya Lencana Karya Bhakti, Satya Lencana Ksatria Tamtama dan Bintang Bhayangkara Nararya. (Antaranews.com)

Editor : Sotyati