Presiden Jokowi Pimpin Rakornas Tim Pengendali Inflasi Daerah

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) tercatat sebagai Presiden RI pertama yang memimpin langsung berjalannya Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) VI, Rabu (27/5) di Jakarta.

Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara itu penting. Namun tidak kalah pentingnya adalah menjaga inflasi. Untuk itu, setiap daerah harus mengendalikan inflasi secara serius, salah satunya adalah dengan mengidentifikasi penyebab inflasi di daerah masing-masing.

Rakornas, yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bank Indonesia, dan Kementerian Dalam Negeri tersebut, diawali oleh laporan Gubernur Bank Indonesia, Agus DW Martowardojo, dalam kapasitas mewakili Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) TPID.

Rakornas juga dihadiri antara lain oleh Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, Menteri ESDM Sudirman Said, dan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.

Rakornas VI TPID diikuti oleh 432 TPID dari 34 provinsi dan 398 kabupaten/kota. Jumlah ini lebih banyak dari Rakornas tahun sebelumnya, yang diikuti oleh 233 TPID. Pelaksanaan Rakornas TPID memiliki tujuan untuk merumuskan arah strategi pengendalian inflasi di daerah, dalam rangka mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa upaya pengendalian inflasi membutuhkan pengawasan yang ketat terhadap pasar dan distributor. Pemerintah Daerah harus memastikan proses distribusi komoditas berjalan dengan baik. Untuk itu, Presiden meminta agar setiap daerah di Indonesia untuk membentuk TPID, dengan menyertakan juga pihak aparat hukum, sebagaima dilaporkan dalam laman resmi Bank Indonesia, bi.go.id.

Untuk mengurangi tekanan inflasi, ditegaskan pula perlunya pengembangan infrastruktur pertanian, pembukaan lahan pertanian baru, dan pengembangan konektivitas antar daerah. Dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur perlu terus ditingkatkan. Hal ini terutama dilakukan untuk menopang pencapaian kedaulatan pangan daerah.

Rakornas TPID juga menegaskan tiga hal penting, pertama, mempertegas komitmen daerah dalam menjaga stabilitas harga dengan mewujudkan strategi 4K (Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, Komunikasi yang efektif). Kedua, melakukan percepatan pembangunan infrastruktur dan mewujudkan kedaulatan pangan di daerah. Upaya ini dilakukan melalui kemudahan perizinan, optimalisasi alokasi APBD, dan melakukan pengawasan intensif pada distribusi sarana produksi pertanian, dan merealisasikan pembenahan rantai distribusi. Ketiga, melakukan penajaman langkah Pemerintah Pusat & Pemerintah Daerah dalam pengelolaan anggaran.

Dalam penutup pidatonya, Presiden RI kembali menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam upaya memastikan tercapainya sasaran inflasi nasional yang lebih rendah, yaitu sebesar 4 ± 1 persen pada tahun 2015-2017 dan 3,5 ± 1 persen pada 2018.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja