Presiden Jokowi Rapat Bahas Pengungsi Sinabung

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Presiden Jokowi dan sejumlah menteri menggelar rapat terbatas membahas penanganan pengungsi akibat erupsi Gunung Sinabung di Sumatera Utara dan penanganan pengungsi atau imigran di Aceh.

“Beberapa hal yang berkaitan dengan Sinabung, kita harus bereaksi cepat,” kata Presiden Jokowi dalam rapat yang digelar di Kantor Presiden Jakarta, Kamis (18/6).

Hadir dalam rapat terbatas itu antara lain Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Mensos Kofifah Indar Parawansa dan Wamenlu AM Fachir.

Presiden menyebutkan Gunung Sinabung mengalami erupsi lagi sehingga warga harus kembali mengungsi ke tempat aman.

“Perlu pembangunan drainase di lokasi pengungsian dan pembangunan rumah baru selesai 130 dari 370 yang akan kita kerjakan,” katanya.

Menurut Kepala Negara, pembangunan sarana yang dibutuhkan pengungsi perlu dipercepat sehingga para pengungsi bisa didorong untuk masuk ke lokasi relokasi.

“Tetapi juga ada masalah lain di luar tempat tinggal yaitu pekerjaan, artinya perlu juga lahan pertanian untuk memberikan mereka pekerjaan yang baru seperti pekerjaan mereka di tempat lama,” katanya.

Dalam kesempatan itu Presiden juga meminta laporan mengenai penanganan pengungsi Rohingya atau imigran yang ada di Aceh.

Sebelumnya BPBD Kabupaten Karo Sumut mengungkapkan hingga Rabu (17/8), sebanyak 10.714 jiwa atau 2.882 kepala keluarga pengungsi akibat erupsi Sinabung ditempatkan di 10 lokasi penampungan di kota Kabanjahe.

BPBD Kabupaten Karo bekerja sama dengan instansi lain harus mengevakuasi penduduk yang berada di radius tujuh km dari kawah Gunung Sinabung keluar dari kawasan itu.

Presiden Minta Segera Selesaikan Pembangunan Waduk Jatigede

Pada rapat terbatas sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pembangunan Waduk Jatigede di Sumedang Jawa Barat segera dirampungkan dengan penyelesaian masalah pembebasan lahan. “Pembangunan Waduk Jatigede sejak zaman Bung Karno belum bisa diselesaikan karena masalah pembebasan lahan yang tidak segera diputuskan,” kata Jokowi di Kantor Presiden Jakarta, Kamis.

Kepala Negara menyebutkan penyelesaian Waduk Jatigede akan memberi dampak yang besar sekali kepada kemajuan di wilayah sekitarnya.

“Oleh karena itu agar segera diputuskan mengenai pembebasan lahan dan penanganan dampak sosialnya. Semua harus dikalkulasi,” katanya.

Tampak hadir dalam rapat yang dimulai sekitar pukul 10.15 WIB itu antara lain Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Mensesneg Pratikno, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry M Baldan, Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, Seskab Andi Widjajanto, Menkeu Bambang Brodjonegoro, Menteri PUPR Basuki Hadimuldjono dan Gubernur Jabar Ahmad Heriyawan.

Waduk Jatigede merupakan waduk yang sedang dibangun pemerintah di kabupaten Sumedang Jawa Barat.

Waduk itu dibangun dengan membendung aliran air Sungai Cimanuk di Wilayah kecamatan Jatigede kabupaten Sumedang.

Selain sebagai sarana irigasi, Waduk Jatigede juga akan difungsikan untuk membangkitkan listrik tenaga air.

Air yang terkumpul di waduk itu akan digunakan sebagai cadangan air tawar untuk mengairi areal pertanian di wilayah Kabupaten Majalengka, Indramayu dan Cirebon.

Sementara untuk pembangkit listrik, di waduk itu terdapat Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Parakan Kondang.

Air waduk akan merendam lahan seluas 147 hektare yang didominasi lahan milik masyarakat. Hingga awam Mei 2015, dari 147 hektare, sebanyak 137 hektare sudah dibebaskan. Sisa lahan 10 hektare akan segera dibebaskan. (Ant)