Presiden Jokowi Resmikan PLBN Motaain di NTT

BELU, SATUHARAPAN.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pos lintas batas negara (PLBN) Motaain di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), hari Rabu (28/12).

Sejumlah wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga betul-betul diberikan perhatian khusus oleh pemerintahan Joko Widodo. Sejak awal pemerintahannya, Presiden Jokowi langsung menginstruksikan pembangunan kembali pos lintas batas negara (PLBN) sejumlah wilayah perbatasan.

"Dua tahun yang lalu, bulan Desember, saat saya ke Motaain, saya ingat betul bangunan pos lintas perbatasan yang ada di sini kalau dibandingkan dengan pos lintas yang ada di negara sebelah, Timor Leste, betul-betul saya sangat malu. Kantornya dengan kantor kelurahan saja lebih bagus kantor kelurahan," kata Presiden dalam sambutannya.

Saat itu, Presiden meminta kepada Kementerian Pekerjaan Umum untuk segera meruntuhkan bangunan lama dalam waktu dua minggu. Dia juga menargetkan pembangunan pos baru tersebut dapat diselesaikan selama dua tahun ke depan.

"Saya beri waktu dua tahun pos lintasnya harus selesai, jangan diundur. Malunya sudah terlalu lama kalau diundur terus. Kita bisa melakukan, kita bisa membangun, kita juga punya anggaran," katanya.

Masalah nasionalisme dan harga diri bangsa yang mengusik Presiden untuk menginstruksikan hal tersebut. Sebagai wajah negara Indonesia, tentunya kita tidak ingin bila kita tampak buruk di mata negara-negara lain, khususnya negara tetangga.

Selain memperbaiki kualitas bangunan, Kepala Negara juga menginstruksikan agar seiring dengan perbaikan bangunan, turut dilakukan perbaikan kualitas pelayanannya.

"Saya minta seluruh pimpinan dan karyawan baik imigrasi, bea cukai, karantina, dan aparat-aparat yang lain betul-betul layanilah rakyat dengan baik. Siapapun yang melintas di sini dilayani dengan baik, karena ini wajah kita, wajah Indonesia," katanya.

Presiden yang hadir bersama Ibu Negara Iriana mengingatkan soal pungutan liar. Dia mengatakan, ia tidak ingin lagi mendengar adanya kejadian pungutan liar dalam pelayanan publik di Indonesia.

"Jangan sampai lagi ada pungli. Hati-hati, kalau saya sudah bicara seperti ini hati-hati. Saya minta kecepatan dan perbaikan pelayanan betul-betul berubah. Bukan hanya fisiknya, tetapi layanannya juga harus diperbaiki," kata suami Ibu Negara Iriana. (Setpres)

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja